Tunjangan DPR naik, Politikus PDIP salahkan Menteri Keuangan

Merdeka.com - Dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) seluruh fraksi sepakat menaikan tunjangan anggota DPR. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menyetujui adanya kenaikan sejumlah tunjangan bagi para anggota DPR dalam RAPBN 2016.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai wajar jika semua fraksi menyetujui kenaikan anggaran tunjangan. Menurut dia, bukan partai yang harusnya disalahkan melainkan Menkeu Bambang yang bertanggung jawab.

"Anggaran itu kan dibahas sama-sama, yang namanya usulan, semuanya mengusulkan. Tapi kan keputusan ada di Menteri Keuangan, ya dia pakai kepekaannya dong," ujar Masinton di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

"Mereka lah yang harus memilah mana yang urgent dan mana yang tidak? Apakah kenaikan tunjangan bagi pejabat negara hari ini urgent? Ya enggak dong. Kondisi negara kan lagi sulit," katanya menambahkan.

Secara personal, Masinton mengaku tak setuju atas usul kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun, dirinya menegaskan bahwa hal itu adalah pendapat pribadinya, dan tidak bermaksud mewakili pandangan fraksinya secara keseluruhan.

"Saya sebagai anggota menolak itu. Tidak ada urgensinya menaikkan tunjangan itu. Tapi ini kan pendapat saya sebagai anggota DPR, dan ini kan belum tentu sikap institusi fraksi (PDIP)," ujar Masinton.

Untuk itu, Masinton mendesak agar Kementerian Keuangan merivisi hal tersebut, dan berharap agar mereka bisa lebih sensitif terhadap kondisi perekonomian negara yang sedang bergejolak akhir-akhir ini.

"Kementerian keuangan harus merevisi itu, karena itu sudah ada surat keputusannya. Mereka harus jeli, punya sense of crisis dan kepekaan terhadap kondisi saat ini. Tidak semua usulan harus diiyakan. Kan enggak bener juga itu, karena ini semua sasarannya ke DPR. Namanya usulan, siapa saja boleh mengusulkan, tapi kan dia (Menteri Keuangan) yang menentukan," pungkasnya.