Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ucapan SBY soal aparat tak netral harus jadi evaluasi untuk BIN-TNI-Polri

Ucapan SBY soal aparat tak netral harus jadi evaluasi untuk BIN-TNI-Polri Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Partai Gerindra meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak asal bicara soal dugaan aparat tidak netral di Pilkada 2018. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan sebagai mantan Presiden Indonesia, SBY masih memiliki jaringan kuat baik di TNI, Polri maupun BIN.

Untuk itu, pernyataan SBY seharusnya dijadikan introspeksi dan bahan evaluasi bagi institusi TNI, Polri dan BIN.

"Pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau. Ini harus jadi masukan dan introspeksi bagi tiga institusi tersebut," kata Andre saat dihubungi, Minggu (24/6).

Menurut dia, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan sampai anggota dari ketiga institusi.

"Mereka introspeksi, melakukan pemeriksaan, dan untuk pimpinannya bukan hanya memeriksa internal mereka, juga pimpinan introspeksi diri," tegasnya.

Andre memperingatkan jika aparat tidak netral dalam pesta demokrasi maka akan menimbulkan konflik yang berujung penggulingan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Bila tiga intistusi tersebut tidak netral dan condong pada penguasa, maka rezim bisa tumbang seperti zaman soeharto, kalau rakyat merasakan ketidakadilan," tegasnya.

Sebelumnya, SBY mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Disinggung Soal Netralitas Oleh Eks Kasad Dudung, BIN Dapat Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Disinggung Soal Netralitas Oleh Eks Kasad Dudung, BIN Dapat Perintah Tegas Jokowi

Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah "Miring di Pemilu Saya Ganti!"

Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik

Baca Selengkapnya
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024

Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
Harus Ada Pembuktian soal Ketidaknetralan Polri di Pemilu 2024
Harus Ada Pembuktian soal Ketidaknetralan Polri di Pemilu 2024

DPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Baca Selengkapnya