Follow
Ucapan SBY soal aparat tak netral harus jadi evaluasi untuk BIN-TNI-Polri
Merdeka.com - Partai Gerindra meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak asal bicara soal dugaan aparat tidak netral di Pilkada 2018. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan sebagai mantan Presiden Indonesia, SBY masih memiliki jaringan kuat baik di TNI, Polri maupun BIN.
Untuk itu, pernyataan SBY seharusnya dijadikan introspeksi dan bahan evaluasi bagi institusi TNI, Polri dan BIN.
"Pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau. Ini harus jadi masukan dan introspeksi bagi tiga institusi tersebut," kata Andre saat dihubungi, Minggu (24/6).
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas asas Pemilu? Asas jujur menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Mengapa tahapan Pemilu perlu dipelajari? Tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi informasi yang penting untuk dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat, terutama masyarakat agar pemilu dapat berlangsung seperti yang direncanakan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di Indonesia? Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
Menurut dia, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan sampai anggota dari ketiga institusi.
"Mereka introspeksi, melakukan pemeriksaan, dan untuk pimpinannya bukan hanya memeriksa internal mereka, juga pimpinan introspeksi diri," tegasnya.
Andre memperingatkan jika aparat tidak netral dalam pesta demokrasi maka akan menimbulkan konflik yang berujung penggulingan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Bila tiga intistusi tersebut tidak netral dan condong pada penguasa, maka rezim bisa tumbang seperti zaman soeharto, kalau rakyat merasakan ketidakadilan," tegasnya.
Sebelumnya, SBY mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.
SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.
Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.
"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca Selengkapnya
Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnya
Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca Selengkapnya
DPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca Selengkapnya
"Kita tetap loyal dan kompak, loyal kepada atasan dan bawahan terutama rekan seperjuangan dan juga terutama komandanmu," kata Panglima TNI
Baca Selengkapnya