Uji materi PT ditolak, Gerindra yakin Prabowo tetap dapat tiket Pilpres 2019

Merdeka.com - Partai Gerindra yakin Prabowo Subianto akan tetap mendapatkan tiket untuk maju di Pemilihan Presiden 2019 meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. Putusan itu menegaskan, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen yang diputuskan DPR tetap berlaku.

"Nah untuk tiket maju meski PT diputuskan 20 persen insya Allah kita tetap maju," kata Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade saat dihubungi, Kamis (11/1).

Demi mengusung Prabowo, kata Andre, Gerindra akan kembali berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Andre menyebut kader Gerindra telah mendorong Prabowo untuk kembali maju sebagai Presiden di Pemilu 2019. Sayang, Prabowo belum memberikan jawaban.

"Tapi harapan kami seluruh kader Gerindra dan seluruh kelompok masyarakat yang sudah datang ke Gerindra berharap pak Prabowo mau mencalonkan diri," ungkapnya.

Para kader dan simpatisan Gerindra meyakini mantan Danjen Kopassus itu akan menang jika dicalonkan menjadi calon Presiden pada Pemilu 2019.

"Karena kami punya keyakinan pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi ini melihat perkembangan terkini. Prabowo bisa menang," klaim Andre.

Diketahui, MK menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang batas presidensial (presidential threshold/PT). PT yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.

Gugatan uji materi UU Pemilu yang diajukan Partai Idaman ini terdaftar dengan perkara nomor 53/PUU-XV/2017 dan perkara nomor 70/PUU-XV/2017.

Partai Idaman dalam gugatannya menilai Pasal 222 merupakan keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu, syarat bagi parpol yang bisa mengajukan calon presiden ialah yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.