Ulah dua politisi minta fasilitas saat plesir ke luar negeri

Merdeka.com - Dua hari terakhir, publik di dalam negeri geram dengan ulah tak pantas dari para politisi yang mengaku sebagai wakil rakyat. Selain kasus suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, dua politisi lain berulah dengan meminta fasilitas ketika hendak berlibur ke luar negeri.

Pertama, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Dalam surat itu Wahyu mengaku sebagai kolega Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi. Surat permintaan fasilitas itu menggunakan kop Kementerian PAN RB dengan tanda tangan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 22 Maret 2016. Wahyu meminta fasilitas untuk keberangkatan 24 Maret 2016 hingga 2 April 2016, bersama keluarga.

Fasilitas yang diminta berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Namun tidak dijelaskan nominalnya. Dalam surat itu, tembusan juga ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Australia di Canberra dan Konsul Jendral RI di Sydney.

Surat permohonan fasilitasi ©2016 merdeka.com/istimewa

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi langsung merespon surat itu. Dia membantah surat itu mendapat persetujuannya. "Kalau tidak benar itu berarti iya hoax," kata Menteri Yuddy Chrisnandi di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (31/3).

Politisi yang pernah duduk di Komisi I DPR tersebut mengaku tidak pernah membuat surat rekomendasi apapun untuk koleganya. Namun dia tidak menampik mengenal Wahyu Dewanto Suripman. "Memang saya kenal. Tapi, saya tidak pernah memberikan fasilitas apapun. Jangankan memberikan fasilitas ke orang lain, pada keluarga saya sendiri saja tidak pernah," tegas dia.

Ketua DPP Partai Hanura, Sarifuddin Suding langsung angkat bicara. Hanura akan melakukan investigasi terkait ulah kadernya di DPRD DKI yang mencatut nama Menteri Yuddy. Menurut Suding, investigasi itu untuk mencari motif pejalanan wahyu dan tentunya sanksi yang akan diberikan jika ditemukan kesalahan.

Hanura pasang badan melindungi Menteri Yuddy. Sarifuddin memastikan, perjalanan yang dilakukan Wahyu bukan atas instruksi Menteri Yuddy. "Jadi saya kira ini sama sekali tidak sepengetahuan dan bukan instruksi dari Menteri Yuddy atas adanya surat seperti itu," tegasnya, kemarin.

Syarifudin justru menggulirkan isu lain dengan menduga beredarnya surat pencatutan nama Menteri Yuddy oleh Wahyu Dewanto sebagai bagian dari skenario menjatuhkan kader Hanura di lingkungan kabinet Jokowi-JK. Alasannya, surat itu sudah lama keluar dan baru ditunjukan ke publik di tengah kabar reshuffle menteri kabinet.

Cerita lain datang dari politisi Partai Gerindra Rachel Maryam. lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel Maryam kepada Duta Besar RI untuk Prancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia berpergian bersama enam orang anggota keluarga.

rachel maryam ©2016 instagram.com

Rachel tiba di Paris tanggal 21 Maret 2016 dengan pesawat dari Dubai. Dia mengaku akan menginap di Hotel Bradford Elysees Paris. "Saya mengharapkan bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan penjemputan di bandara (kedatangan), transportasi lokal selama di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta dalam rangka kunjungan tersebut," tulisnya dalam surat tersebut.

Surat tersebut benar adanya. "Saya belum berhasil kontak Rachel, tapi kawan dekatnya yang ngerti, bilang kalau surat itu memang benar ditulis Rachel. Terjadi korespondensi per telepon (dengan pihak kedutaan), diminta adalah fasilitas bantuan untuk penjemputan transportasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/4).

rachel maryam ©2016 merdeka.com/istimewa

Dia membela Rachel dengan mengatakan bahwa koleganya itu hanya minta tolong dicarikan mobil rental dan hotel oleh pihak kedutaan Indonesai di Paris. Sebab, kata dia, Rachel tidak tahu kondisi Paris sehingga wajar meminta bantuan pihak kedutaan. "Dari hasil kontak, dapat dicarikan mobil, dia kan enggak ngerti di sana, dicarikan rental, dia bayar sendiri," jelasnya.

Kedutaan Besar RI di Paris menjelaskan polemik permintaan fasilitas ini. Staf kedubes RI di Paris, Ramadhan Hasan mengakui menjemput Rachel di bandara. "KBRI hanya sebatas mengantar dan menjemput Ibu Rachel ke airport," kata Ramadhan kepada merdeka.com, Jumat (1/4).

Dia membantah isu yang mengatakan Rachel Maryam mendapat jamuan khusus dari KBRI di Paris. Apalagi mengeluarkan biaya untuk politikus Gerindra tersebut selama berada di Paris.

Tradisi mengistimewakan rekanan dari elite partai yang menjabat di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dulu seringkali pemanfaatan semacam ini terjadi dalam program ibadah haji. Menurutnya orang dekat lingkaran istana atau pejabat bisa mendapatkan servis yang istimewa.

"Sebenarnya kan praktik-praktik seperti ini banyak ditemukan," kata Ade saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (31/3).

Seharusnya Kemen PAN-RB melawan upaya pemanfaatan kementerian untuk urusan personal semacam ini. Berupaya menjadi contoh bukan malah sebaliknya.

"Ini kan apa yang disebut sebagai patologi birokrasi harus diselesaikan oleh Kemen PAN-RB, bukan malah menjadi pelaku dalam artian dia sendiri mempraktikkan apa yang semestinya dia lawan. Dampak ini membuat delegitimasi institusi ini. Bisa saja orang tidak lagi percaya dengan upaya mereformasi birokrasi," ujarnya.