Ulah para calon kepala daerah ini bikin geleng-geleng kepala
Merdeka.com - Tahapan proses pilkada serentak sudah dimulai sejak 26 Juli lalu. Sejumlah calon kepala daerah telah mendaftarkan diri untuk ikut pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.
Tiga minggu jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, para calon kontestan di 269 daerah sedang gencar melakukan kampanye untuk menarik dukungan masyarakat.
Namun, di sela hiruk pikuk kampanye, masyarakat juga disuguhkan berbagai ulah dan sikap negatif dari para pasangan calon Kepala Daerah beserta pendukungnya ini sontak membuat semua orang geleng-geleng kepala.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa yang terjadi dengan Pendaftaran calon kepala daerah? Pendaftaran calon kepala daerah telah resmi ditutup. Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
Ulah negatif ini tentu memberikan potret yang kurang pantas bagi masyarakat, terlebih mereka adalah calon pemimpin yang akan menjadi teladan di daerahnya masing-masing.
Apa saja itu? berikut yang dirangkum Merdeka.com, Senin (16/11):
Ada logo PDIP di mobil, Andrianto dipukuli pendukung cabup
Andrianto (37), warga Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), babak belur dihajar massa Tim Sukses Pemenangan calon bupati Kuansing Indra Putra dan wakilnya Komprehensif (IKO). Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi."Sudah kami terima laporannya, dan sedang kami selidiki. Itu sudah kami periksa sejumlah saksi yang ada di TKP," ujar Kapolres Kuansing AKBP Edi Sumardi melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com Minggu (15/11).Andrianto melalui pengacaranya Nita Widyastutie mengatakan, penganiayaan yang dialami kliennya terjadi sepekan lalu. Saat itu mobil yang dikendarai Andrianto dan temannya Antoni didatangi orang tak dikenal. "Tiba-tiba datang sejumlah orang mendatangi korban dan mengetuk pintu mobilnya," kata Nita.Dia menjelaskan, mobil yang dikendarai Andrianto berhenti tepat di depan Posko Pemenangan calon bupati Kuansing Indra Putra. Namun karena mobil jenis Daihatsu Feroza tersebut terdapat gambar PDI Perjuangan, massa calon bupati Indra Putra mendatangi mereka. "Andrianto hanya diam dalam mobil, sedangkan temannya (Antoni) ditarik keluar mobil," terang Nita.Andrianto yang masih di dalam mobil dihampiri massa, mereka merampas telepon genggam Andrianto. Menurutnya, diduga ada calon bupati Kuansing Indra Putra di antara massa yang menghampiri Andrianto. Salah seorang di antara mereka langsung memukul wajah Andrianto. "Melihat hal itu, massa yang sedang berkumpul di Posko itu langsung berbondong datang dan mengeroyok Andrianto yang saat itu masih berada dalam mobil," lanjutnya.
Diusung PDIP, pasangan cawalkot Pekalongan malah hina partainya
Ratusan kader PDIP Kota Pekalongan Jawa Tengah menggeruduk Kantor DPC PDIP setempat di Jalan Jawa, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Minggu (15/11). Massa menuntut kepada pengurus partai, agar rekomendasi kepada calon wali kota Alf Arslan Junaid (Alex) dan wakil wali kota Saelan dicabut.Massa juga menuntut mengembalikan uang mahar politik yang telah diberikan Alex kepada partai untuk rekomendasi. Karena Alex terbukti telah menghina partai mereka saat menggelar kampanye. Beberapa perwakilan dari setiap posko bergantian memberikan orasi, tepat di markas PDIP Kota Pekalongan.Bintoro salah satu relawan, mengatakan pihaknya kesal dengan ucapan Alex yang telah menghina partainya. "Partai kami disebut partai pecundang, kami juga jengkel kepada pengurus partai. Karena tidak transparan terhadap dana yang diberikan oleh Alex," ucapnya.Dia menambahkan, protes ini disebabkan pernyataan Alex yang mengatakan bahwa dalam pilkada kali ini, dirinya hanya didukung partai-partai kecil. Alex juga mengklaim, popularitasnya didapat karena usahanya sendiri bukan dukungan partai.Alex diketahui memberikan mahar politik dengan total Rp 3,91 miliar agar mendapat rekomendasi dari PDIP untuk maju di Pilkada Kota Pekalongan. Biaya Rp 1 miliar diberikan saat meminta rekomendasi PDIP, serta sisanya untuk mengawal agar bisa direkomendasikan oleh DPP PDIP.
Calon wali kota Binjai dicokok KPK
Penahanan calon walikota Binjai Saleh Bangun tidak menyurutkan semangat pasangannya Dhani Setiawan untuk terus melanjutkan perjuangan agar dapat terpilih dalam pilkada 9 Desember 2015."Kita akan terus berjuang untuk memenangkan pertarungan dalam pilkada mendatang," kata Calon Wakil Wali Kota Binjai Dhani Setiawan di Binjai, Kamis (12/11).Secara pribadi, Dhani Setiawan mengaku prihatin dan sedih atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap Saleh Bangun oleh KPK sebulan menjelang pencoblosan.Meski demikian, perjuangan menuju kursi "Binjai 1" akan terus dilakukan bersama tim pemenangan hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan."Kami akan tetap melakukan kampanye besar-besaran pada pertengahan November nanti dan akan mengikuti debat kandidat yang dilaksanakan KPU Binjai pada 25 November mendatang," ujarnya.Dhani Setiawan juga menjelaskan pihaknya sangat menghormati tindakan KPK dan menilai penahanan pasangannya itu murni hasil penyelidikan KPK dan bukan motif politik atas tekanan pihak manapun.
Batalkan kesepakatan menolak kampanye hitam
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecewa kegiatan kesepakatan bersama menolak kampanye hitam dan provokatif gagal dilaksanakan karena dua pasangan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tidak hadir."Hanya ada satu pasangan yang hadir sedangkan dua pasangan lain tidak datang, bahkan perwakilannya pun tidak ada. Terpaksa kegiatan ini kami batalkan," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangka Barat, Ujang Adhari di Muntok, seperti dikutip antara, Jumat (13/11).Ia mengatakan, kegiatan seremonial penandatanganan kesepakatan bersama tiga pasangan peserta pemilukada bersama KPU Kabupaten Bangka Barat, Panwaslu, Polres dan Pemkab setempat merupakan bentuk keseriusan panitia pengawas dalam mengawal pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan baik."Kegiatan tersebut merupakan inisiatif kami bersama tim kampanye seluruh pasangan peserta untuk mengantisipasi terjadinya kampanye negatif, kampanye hitam dan kampanye provokatif pada pelaksanaan Pilkada 2015," kata dia.Menurut dia, pelaksanaan kegiatan bersama tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan seluruh peserta dan pemangku kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di masyarakat."Namun kenyataannya dua peserta atau tim kampanyenya tidak memandang kesepakatan bersama tersebut sebagai sesuatu yang penting dan memutuskan tidak hadir," kata dia.
Debat Pilkada Solok Selatan dibatalkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengatakan tim pasangan calon kepala daerah nomor urut satu, Muzni Zakaria-Abdul Rahman, mengusulkan pembatalan debat ketiga karena alasan keamanan."Kedua tim pemenangan calon kepala daerah sudah menandatangani kesepakatan untuk membatalkan debat publik tahap tiga sedangkan kepastiannya akan kami lakukan sidang pleno yang direncanakan Jumat (13/11)," kata Komisioner KPU Solok Selatan Divisi Teknis Nila Puspita, di Padang Aro, Kamis (12/11).Ia mengatakan, sebetulnya tim pemenangan nomor urut dua, Khairunas-Edi Susanto, tidak ingin debat ketiga dibatalkan, tetapi tim nomor satu tetap bersikukuh untuk pembatalan."Tidak mungkin debat hanya dihadiri oleh satu pasang calon saja sehingga kedua tim sepakat untuk membatalkannya," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaPartai politik sudah mulai menjaring sejumlah tokoh yang dipertimbangkan diusung menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya