Ulama dan ekonom bisa jadi pemimpin alternatif di Pilpres 2019

Merdeka.com - Kontestasi Pilpres 2019 tampaknya kian dinamis. Giliran Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menyatakan diri siap bertarung melawan Joko Widodo di Pilpres 2019.

Wacana pemimpin alternatif juga makin ramai diperbincangkan. Publik dinilai ingin figur lain di luar Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Siapa saja mereka?

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, pemimpin alternatif belum mengerucut ke satu tokoh. Termasuk umat Islam yang masih dalam posisi menyeleksi siapa figur yang layak menjadi pemimpin alternatif.

"Apakah itu sosok Prabowo, TGB Zainul Majdi (Gubernur NTB) atau malah tokoh alternatif seperti Rizal Ramli yang akan dipilih untuk menyaingi Jokowi nanti," kata Hendri, Senin (11/6).

Masyarakat termasuk umat Islam, lanjut Hendri, masih memilih tokoh sesuai dengan kebutuhan.

"Misalnya saat ini kebutuhannya adalah ekonomi, karena Indonesia sedang tidak baik secara ekonomi maka yang yang akan lebih dicari itu ya orang-orang yang memiliki background ekonomi Bagus. Ya salah satunyya Rizal Ramli," jelasnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga mengingatkan hasil jajak pendapat lembaganya April 2018 lalu. Nama-nama yang dipilih dalam jajak pendapat dengan tema 'Pemimpin Umat' itu, antara lain Habib Rizieq Syihab di urutan pertama, menyusul kemudian KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Ustaz Abdul Somad, TGB Zainul Majdi, KH Ma’ruf Amin, dan Jokowi berada di urutan ke-6. Ada pula nama lain seperti KH Mustafa Baisri (Gus Mus), KH Yusuf Mansur dan tokoh-tokoh lain.

"Yang menjadi tantangan justru tokoh-tokoh (gerakan) 212 seperti Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI) dan Anies Baswedan enggak masuk dalam kategori pemimpin umat," kata dia.

Pilihan lainnya, bila umat Islam membutuhkan tokoh yang ulama sekaligus umaro, yang dipilih adalah TGB Zainul Majdi atau beberapa calon alternatif lain yang selama ini beredar, seperti Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti atau mantan Ketua KPK Abraham Samad.

"Tapi yang jelas masih selektif dan masih cair sekali pilihannya. Jadi enggak berarti dia harus (tokoh) dari partai politik atau dari militer, tetapi lebih ke kebutuhan," tutupnya.