Untuk gelar Munaslub, DPD-DPD Golkar tak perlu Musda
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperpanjang kepengurusan Partai Golkar Munas 2009. Surat keputusan tersebut menjadi landasan Partai Golkar untuk menggelar Munaslub sebagai forum untuk mengakhiri kisruh dualisme kepemimpinan antara kubu Aburizal Bakrie dengan Kubu Agung Laksono.
"Jangan bawa-bawa Ancol dan Bali. Itu sudah selesai. Sekarang kita rekonstruksi ulang, bahwa ini adalah Riau. Ini perpanjangan Munas Riau yang habis Oktober, sekarang diperpanjang. Konteksnya tidak ada Bali dan Ancol," kata Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1).
Lebih lanjut, Firman menjelaskan, persiapan Munaslub dilakukan melalui rapat pleno DPP Golkar Munas Riau. Wakil Ketua Baleg DPR itu menambahkan, dalam rapat pleno nantinya juga harus dibahas posisi pengurus daerah (DPD DPD).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Kapan Golkar akan bergerak? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
Bila mengikuti SK Menkum HAM soal perpanjangan Munas Riau, lanjut Firman, maka DPD-DPD Golkar di daerah tidak perlu menggelar Musda.
"Kalau ini yang disahkan Riau selama enam bulan, kita di daerah tak perlu ada Musda, bagaimana memperpanjang masa jabatan ketua-ketua DPD disesuaikan perpanjangan Menkum HAM, supaya mereka secara legal administratif, mengikuti proses munas ini supaya jangan sampai cacat hukum," jelas Firman.
Dia menambahkan, dalam kepengurusan Golkar Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat sebagai Ketua Umum, Idrus Marham sebagai Sekretaris Jendral dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPolda Bali memberikan penjelasan terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD jelang kedatangan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya