Urusan selingkuh sampai utang piutang warnai Tanggapan DCS Bacaleg Kota Malang
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang telah menerbitkan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Selama tahap tanggapan dalam rentang 12 - 21 Agustus, masyarakat diminta memberikan tanggapan atas para bacaleg tersebut.
Komisioner Divisi Sosialisasi dan Humas KPUD Kota Malang, Ashari Husein mengatakan, materi tanggapan yang masuk justru berkaitan dengan masalah pribadi. Tanggapan yang masuk tersebut di antaranya urusan asmara, tepatnya dugaan perselingkuhan dan konflik utang piutang.
"Datang memberi tanggapan, tapi kan gak masuk ranah kita," kata Ashari Husein, Kamis (16/8).
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Kenapa humas Kaltim penting untuk Pemilu? Humas yang memiliki jaringan komunikasi luas, kata dia, menjadi kekuatan dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi. Sehingga melalui forum ini, humas di tiap lembaga dan instansi mampu berkolaborasi, bersinergi dalam memastikan penyebarluasan informasi kepada publik secara akurat.
-
Apa yang terjadi dengan Pendaftaran calon kepala daerah? Pendaftaran calon kepala daerah telah resmi ditutup. Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa syarat bagi figur eksternal yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilgub Jateng? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik Sahroni tentang KPU? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
Laporannya tersebut menyatakan kalau salah satu bacaleg perempuan yang terdapat dalam DCS pernah berselingkuh. Laporan itu disampaikan oleh suaminya sendiri. Selain itu, juga masuk laporan ke KPUD terkait urusan utang piutang.
"Kita enggak bisa terima atau diabaikan karena kami hanya menerima pengaduan yang terkait administratif syarat calon. Termasuk yang enggak bisa tadi masalah utang piutang," jelasnya.
Kata Husein, tanggapan yang bisa diproses KPUD harus berkaitan dengan administrasi calon legislatif di antaranya urusan ijazah atau surat keterangan lainnya.
Tercatat 535 nama masuk dalam DCS dari 581 orang yang mendaftar melalui 14 partai politik. Dua partai politik tidak mengajukan bakal calonnya yakni Partai Garuda dan PKPI.
Selanjutnya pada tahap verifikasi, 19 nama dicoret lantaran tidak memenuhi persyaratan, di antaranya dari Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Perindo masing-masing satu orang, dari Partai Berkarya sebanyak dua orang, PPP sebanyak 5 orang, PAN sebanyak 3 orang, dan PBB sebanyak 6 orang.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP dalam persidangan tidak menyebut secara rinci mengenai kapan putusan kasus tersebut diumumkan.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud Md memberi pandangan mengenai kerja KPK. Dia merespons curhatan Mega soal kerja KPK
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan situasi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).
Baca SelengkapnyaSidang ini dilaksanakan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca SelengkapnyaKardinal Suharyo menilai kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu
Baca SelengkapnyaKorban dugaan pelecehan seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu menyasar pada puluhan kantor dinas Pemkot Semarang hingga rumah pribadi.
Baca Selengkapnya