Usai Anies, Giliran JK Kritik Kendaraan Listrik: Hanya Pindahkan Emisi Dari Knalpot

Merdeka.com - Subsidi pemerintah menggelontorkan dana untuk memasifkan penggunaan mobil listrik kembali menuai kritik. Usai Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, kini Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla kembali melayangkan kritiknya.

Menurutnya, konsep kendaraan mobil listrik yang digencarkan pemerintah tidak bisa dibilang bertujuan mengurangi emisi karbon. Karena, bahan bakar listrik terbesar sampai saat ini masih bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Gini, mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit (PLTU)," kata JK usai peresmian pembangunan Gedung Universitas Paramadina, di Jakarta Timur, Selasa (23/5).

Lantas, dia mengumpamakan kendaraan listrik yang digencarkan tanpa adanya pembangunan sumber energi yang ramah lingkungan. Hanya akan tetap memberikan dampak pencemaran emisi karbon.

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU. Jadi harus bersamaan, membikin sebenarnya kita punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat," ujar JK.

Sebab, Indonesia sebenarnya sudah punya program untuk PLTU dengan pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti energi baru dan terbarukan (EBT). Namun upaya itu dirasanya tidak didukung pemerintah.

Padahal, keberhasilannya pembangunan sumber energi yang ramah telah berhasil diwujudkan lewat perusahaan miliknya PT Hadji Kalla. Dimana, pembangunan itu dikerjakan sepenuhnya dengan usaha anak bangsa sejak 10 tahun lalu.

"Sebenarnya pemerintah sudah punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat. Sekali lagi minta maaf, kita di Hadji Kalla 10 tahun lalu sudah bikin itu PLTA. Bisa dibikin dalam negeri," tuturnya.

Jangan Jadi Alasan Kirim TKA

Selanjutnya, JK juga menyinggung soal dalih pemerintah yang kerap mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) dalam proses transisi energi maupun kemajuan teknologi. Dengan banyaknya fakta TKA China yang bekerja di proyek dalam negeri.

"Sekali lagi orang bilang bikinnya ke China, tidak! Jadi saya hanya minta bangsa ini percaya diri dan saat jadi Wapres saya lakukan itu, boleh tanya semuanya," ujarnya.

"Jadi ini bukan hal yang baru, cuma sekarang makin klasik, seperti kita tidak bisa bikin apa-apa, memberi kesan bodoh. Kenapa? Ya ada interest (conflict of interest), tidak mau didik orang, akhirnya bikin lagi panggil lagi asing karena tidak pernah punya pengalaman," tambah JK.

Meski JK tak menutup kemungkinan soal sejumlah perusahaannya juga memakai TKA dari China. Namun, para pekerja itu hanya dipakai untuk posisi sebagai konsultan atau strategis yang pakar di bidangnya.

"Tapi kami bikin sesuatu hanya ada satu dua tiga orang konsultannya dari China ada tiga orang, nanti setelah itu kita bikin semua. Total dalam negeri bisa (membangun), cuma nggak berani aja, akhirnya ketergantungan terus. Jadi kita belajar dari Bung Karno, harus Berdikari," kata dia.

Kritik Anies

Capres Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Kebijakan tersebut menurutnya salah sasaran.

Menurutnya, pembeli mobil listrik rata-rata berasal dari kalangan keluarga mampu. Maka, pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik dirasa kurang tepat.

"Kemudian kita tahu negeri ini begitu banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat, kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka-mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul?" tuturnya saat berpidato dalam acara "Deklarasi dan Pengukuhan Amanat Indonesia", Minggu (7/5).

Di samping itu, pemberian paket subsidi mobil listrik menurutnya bukan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan polusi udara. Anies menyebut, emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus berbahan bakar minyak (BBM).

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai kepada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilo meter sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.