Follow
Usai bertemu JK, DPR yakin RUU Tax Amnesty selesai Mei
Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit menyatakan bahwa rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak akan selesai pada bulan Mei. Pihaknya akan menyelesaikan RUU Tax Amnesty sebelum pembahasan APBN Perubahan 2016.
"Mudah-mudahan ini, waktunya sih saya kira akan terkejar saja kalau itu misalnya harus selesai sebelum APBN-P, maka bulan Mei mudah-mudahan bisa selesai. Akhir Mei lah mungkin," kata Noor Supit usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/4).
Pembahasan RUU Tax Amnesty, kata dia, pihaknya mengundang para ekonom, ahli dan pakar. Ia memprioritaskan RUU Tax Amnesty disepakati dan dipahami oleh seluruh para anggota Komis XI sebelum dibawa dalam sidang paripurna DPR.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
"Kita akan mendatangi yang namanya perguruan tinggi, ada 5 Perguruan Tinggi mulai besok kita datangi, kita akan berdiskusi di situ. Kita juga akan undang PPATK, KPK, polisi, Jaksa terkait dengan masalah-masalah hukum sehingga semuanya celar," kata timses Ade Komarudin dalam Munaslub Golkar ini.
"Kalau semua sudah clear, kita sudah bisa melihat bagaimana kesamaan kita, persepsi kita sama semuanya baru kita bahas. Nah oleh karena itu, saya yakin kalau semua mendapat masukan yang banyak itu, pembahasannya juga akan jauh lebih kualitatif," kata dia.
Sementara di tempat yang sama, Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) menyatakan RUU Tax Amnesty akan selesai sebelum massa reses DPR. Menurut Akom, RUU Tax Amnesty sangat penting untuk kepentingan nasional.
"Soal jadwal, pokoknya kita sebelum APBN-P insya Allah dapat selesai pembahasan Tax Amnesty karena ini sangat penting buat negara ini," kata Akom.
Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pertemuan dengan Noor Supit dan Ade Komaruddin membahas perkembangan RUU Tax Amnesty, dan penyelenggaraan Munas Golkar. Selain itu, mereka membahas politik internasional setelah Kongres KTT OKI di Istanbul, Turki.
"Saya baru pulang dari Istanbul kan, bagaimana politik internasional terjadi sekarang ini. Bagaimana diskusi-diskusi kita. Di samping politik nasional juga, keadaan ekonomi kita, bagaimana DPR dan juga saya ingin menanyakan perkembangan-perkembangan kayak tax amnesty dan lain. semacam silhturahim," kata JK.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, sebelum pergantian periode DPR pada 1 Oktober mendatang, DPR berupaya menyelesaikan pekerjaan yang dapat dirampungkan pada periode sekarang.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca Selengkapnya
Rapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca Selengkapnya