Usai bertemu, Muhammadiyah dan NU tegaskan netral di Pilpres 2019
Merdeka.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan baik pihaknya maupun Nahdlatul Ulama secara organisasi tidak ada dalam upaya untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019. Hal ini diungkapkan usai PP Muhammadiyah bertemu dan bersilaturahmi dengan PBNU.
Diketahui, kubu Jokowi-Ma'ruf Amin tengah diidentikan dengan PBNU. Sedangkan Prabowo-Sandiaga dengan Muhammadiyah.
"Kesan itu yang salah. Jadi kesan itu yang salah. Jadi Muhammadiyah maupun NU kan berdiri netral dari politik," ucap Haedar di kantornya, Jakarta, Rabu (31/10).
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Kenapa NU dan Muhammadiyah punya pandangan berbeda? Perbedaan orientasi keagamaan NU dan Muhammadiyah bisa dilacak berdasarkan proses polarisasi pemikiran dan pengalaman pendidikan dua tokoh utama pendiri organisasi tersebut, yaitu KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari. Keduanya merupakan representasi ulama nusantara yang hidup pada abad ke 19 dan ke 20.
-
Apa perbedaan utama NU dan Muhammadiyah? NU merupakan organisasi yang menganut paham Islam Sunni yang mengikuti tradisi keagamaan yang telah ada sejak masa kolonial. Mereka menghargai dan menghormati tradisi-tradisi keagamaan seperti tahlil, doa arwah, dan ziarah kubur. Di sisi lain, Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih puritan dan lebih menekankan pada ibadah yang benar dan tegas dalam kerangka yang sederhana, dengan menekankan pentingnya pemahaman ajaran agama yang murni.
-
Siapa pendiri NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912.
-
Kenapa NU dan Muhammadiyah ada di Indonesia? Salah satu alasan utama bagi pertumbuhan ini adalah kehadiran dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Jika ada anggota-anggotanya yang berada di satu kubu, menurut dia itu hal biasa dalam Pemilu. Tetapi memang tidak ada yang membawa nama organisasi.
"Bahwa ada anggota-anggotanya, itu kan biasa dari Pemilu ke Pemilu. Dan itu tidak membawa nama organisasi, karena itu kami tegaskan tidak ada kesan Muhammadiyah dan NU berada dalam posisi," jelas Haedar.
Dia menuturkan, jika ada yang berbeda pandangan, itu jelas di luar garis organisasi. "Muhammadiyah dan NU dalam posisi politik yang berbeda dalam menghadapi Pemilu, karena ini wilayah yang ada di luar garis Muhammadiyah dan NU," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaNorma NU sebagai organisasi dan lembaga pun tegas tidak mengizinkan sikap memberikan dukungan
Baca SelengkapnyaNahdlatul Ulama tidak ingin terlibat dalam politik praktis.
Baca SelengkapnyaHarlah Muslimat NU membawa suasana Pemilu 2024 tidak selalu menegangkan.
Baca SelengkapnyaGus Mus menegaskan posisi PBNU dalam musim politik tahun ini, untuk tetap netral.
Baca SelengkapnyaKetua PBNU Abdullah Latopada menegaskan wacana MLB NU diisukan hanya dari segelintir orang
Baca SelengkapnyaGas Yahya meminta calon pemimpin akan berkontestasi tidak menjual embel-embel NU dan agama demi meraih suara.
Baca SelengkapnyaSoal keberadaan PKS, dalam ceramahnya KH Marzuki juga menyampaikan bahwa PKS sudah ikrar Pancasila.
Baca SelengkapnyaKhofifah menyebut Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang hanya berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.
Baca Selengkapnya