Usai Lapor Dana Kampanye, Sandiaga Keluhkan Sistem KPU Tak Berjalan Baik

Merdeka.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku rutin melaporkan dana kampanye BPN setiap bulan.

"Setiap bulan kami melaporkan dana kampanye kami, walaupun tidak diharuskan oleh Peraturan perundang-undangan dan KPU. Dan hari ini, kami menyerahkan laporan akhir dana kampanye kita. Ada beberapa catatan," kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5).

KPU memakai Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) untuk mengumpulkan laporan dana kampanye dari peserta pemilu. Sistem ini sudah dikenalkan sejak akhir Agustus 2018 dan telah mengalami tujuh kali perubahan, yakni versi 13.0, 17.0, 18.0, 19.01, 19.02, 10.0, dan 10.1.

Sandi mengeluhkan pemakaian Sidakam karena tidak semua data laporan keuangan terekam ke dalam sistem. Akhirnya, penghitungan laporan dana kampanye dilakukan secara manual.

"Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini adalah ketika penyusunan konsolidasi impor dari data laporan seluruh wilayah Indonesia untuk Pilpres. Tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimpor untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan BPN pusat berhasil direkam ke dalam Sidakam," ujarnya.

Meski begitu, dia mengaku tetap melakukan konsolidasi dana kampanye dengan sistem penghitungan secara manual. Sebab, Sidakam yang sudah dia update hingga tujuh kali tak berfungsi dengan baik.

"Atas pengajuan permasalahan tersebut, kemudian disampaikan oleh Tim helpdesk KPU. Kita ucapkan terima kasih, bahwa akhirnya kita kirimkan laporan keuangan ini untuk melakukan konsolidasi detail laporan secara manual karena sistemnya tidak berjalan, yang sudah diupgrade sebanyak tujuh kali," jelasnya.

Dia sangat menyesalkan masalah ini karena anggaran pemilu kepada KPU cukup besar namun saat membuat laporan dana kampanye menggunakan sistem manual dan tak bisa diselesaikan dengan baik.

"Kami juga prihatin, sistem yang dibiayai dengan dana APBN begitu besar, tidak dapat digunakan secara maksimal. Sehingga tim BPN harus melaporkan biaya kampanye dengan manual," ucapnya.

Dia menyatakan sistem manual yang digunakan oleh BPN dalam menyusun laporan selama tiga hari terakhir dengan memakai sistem spreadsheet excel. Hal itu pernah lakukan saat semasa kuliah dulu atau 25 tahun lalu.

"Ini kita zaman now, tapi sistem ini kita tidak bisa menyelesaikan laporan dana kampanye. Jika Sidakam ini terus mengalami masalah teknis, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain. Terlebih utama masalah data yang sekarang berjalan di real count," tuturnya.

Dengan adanya masalah ini, dia mengajak masyarakat untuk mengawasi sistem KPU dan bukan untuk menyalahkannya. Tujuannya agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil

"Kami ingin mengajak semua untuk sama-sama mengawasi, jangan saling menyalahkan. Tapi ini investasi kita untuk pemilu yang jujur, adil, bermartabat dan sehat. Dan kita mengalami kendala yang sangat fundamental di sistem Sidakam. Kita ingin pemilu ini transparan dan itu komitmen saya berkontestasi di sini," pungkasnya.