Usul BUMN dipimpin WNA, bukti Jokowi tak percaya SDM dalam negeri
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menolak usulan Presiden Jokowi agar pekerja dari warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, keinginan tersebut mencerminkan ketidakpercayaan pimpinan negara terhadap sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
"Sebenarnya itu menunjukkan kalau Presiden Joko Widodo sudah kurang percaya diri terhadap kemampuannya dalam memimpin negara ini dan pada bangsanya sendiri," kata Arief dalam keterangannya diterima merdeka.com, Jumat (6/1).
Dilibatkannya pekerja asing tidak menjadi jaminan BUMN akan maju. Dia mencontohkan banyak perusahaan asing seperti Citibank, Lehman Brother, akhirnya bangkrut karena pekerja asing tidak mampu mengelola.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
"Dan bukan jaminan jika BUMN dikelola orang asing pasti maju. Banyak perusahaan asing yang collapse di 2008, seperti Citibank, Lehman Brother, AIG dan lain-lain yang sahamnya jatuh dan rugi besar kok sampai di bailout," terangnya.
Arief mengimbau agar pemerintah meniru manajemen perusahaan negara di China. Perusahaan-perusahaan milik negara di China bisa maju tanpa melibatkan pekerja asing seperti yang diinginkan Jokowi.
"Tiru dong negeri Tirai Bambu dalam mengelola BUMN di mana mereka berhasil melakukan transformasi BUMN tanpa gunakan orang asing atau bule idaman Joko Widodo. Dan hari ini ekonomi China menjadi maju Karena mesin ekonomi itu BUMN mereka," tegasnya.
BUMN sulit maju bukan karena masalah kompetensi sumber daya manusianya, tapi dikarenakan adanya kepentingan politik. Oleh karena itu, Arief menyarankan adanya perbaikan sistem serta aturan yang belum dikelola secara profesional.
“Selama ini BUMN saat mau melakukan aksi korporasi masih saja diganggu DPR . Juga ditempatkan direksi-direksi karena pilihan politik bukan Karena profesionalisme," jelas Arief.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.
Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa lalu.
Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika perusahaan pelat merah beranak-pinak hingga punya cucu dikhawatirkan swasta malah tak kebagian
Baca SelengkapnyaMereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kemampuan mumpuni.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun dia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.
Baca SelengkapnyaPengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Baca SelengkapnyaUntuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca SelengkapnyaKeberadaan tenaga kerja asing dalam proyek strategi nasional selalu menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaNusron Wahid menjawab Ketum PDIP Megawati yang tengah gelisah hingga mengungkit soal Orde Baru.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca Selengkapnya