Usul Koalisi Dibubarkan, Demokrat Dinilai PAN Dapat Tawaran Politik Lebih Baik
Merdeka.com - Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengomentari ucapan Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik yang menyarankan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Saleh menduga, ucapan itu terlontar karena Partai Demokrat sudah mendapatkan tawaran politik yang lebih baik.
"Itu pendapat sepihak Partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Minggu (9/6).
Dia menambahkan, selama ini para elite Demokrat sering menyampaikan pendapat dengan nada-nada seperti keluar koalisi. Saleh yakin pasti ada sesuatu hal yang ingin dicapai oleh partai berlambang mercy tersebut.
-
Siapa yang minta Prabowo-Gibran didiskualifikasi? Selain itu, kubu Ganjar-Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
-
Kenapa Prabowo minta bantuan Demokrat? AHY mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang minta Prabowo batalkan PPN? Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada tahun baru 2025.
"Nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus Demokrat. Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai," ungkapnya.
Meski begitu, PAN tidak ingin ikut campur pada urusan internal Partai Demokrat. Sebab, kata dia, tidak ada paksaan untuk tetap bergabung di Koalisi Adil Makmur.
"PAN tidak bisa mencampuri sikap politik partai lain. Kami menghargai semua pilihan yang ada," ucapnya.
Dia melanjutkan, PAN juga nantinya bisa saja menentukan keputusan politiknya tanpa dicampuri pihak lain. Walau saat ini PAN belum menentukan sikap politik yang baru.
"PAN belum memiliki sikap politik terbaru. Kalaupun ada, tentu akan dibahas di internal partai. Kalau komunikasi lintas partai, itu tentu dimaksudkan untuk menjaga keteduhan dan menghindari kegaduhan. Itu tentu tugas semua pihak," tandasnya.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih sebagai anggota Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan yang dijadwalkan," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan berkoalisi dengan partai pengusung Ganjar maupun Prabowo itu masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaMeski sudah tahu, PAN tidak bisa ikut campur terhadap apa yang dilakukan PKB.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, dalam demokrasi tidak mengenal kata pelipur lara. Dia membantah kehadiran Partai Gelora hanya menjadi pelipur lara, setelah ditinggal PKB
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat sebelumnya resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dan keluar dari koalisi bersama Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaPKS memohon doa dan dukungan agar partainya dapat terus beristiqomah dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut, bahwa dirinya dan koalisi memahami masalah bangsa.
Baca SelengkapnyaBudi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca SelengkapnyaPKS sangat tak rela melepaskan Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar PKS juga ikut diajak masuk ke pemerintahan mendatang atau Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Kita melihat sekarang justru koalisi kita yang memberi tempat yang sangat luas untuk pemimpin-pemimpin muda," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaPAN sebelumnya memprioritaskan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo.
Baca SelengkapnyaPKB, khususnya Ketum Cak Imin merupakan orang pertama yang dikunjungi Prabowo usai penetapan sebagai Presiden terpilih di Markas PKB.
Baca Selengkapnya