Usul Pembubaran Koalisi Bikin Demokrat-Gerindra Makin Retak?
Merdeka.com - Setelah Pilpres 2019 selesai, kekompakan partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai goyang. Salah satunya Partai Demokrat yang mengusulkan agar Prabowo segera membubarkan koalisi.
Tentu saja usul Demokrat itu cukup mengejutkan. Bahkan usai mendengar usulan itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi geram. Mereka tak segan mengeluarkan kritik-kritik tajam buat Demokrat. Lalu apa alasan Demokrat ingin bubarkan koalisi? Berikut ulasannya.
Redakan Tensi Politik
-
Kenapa Prabowo minta bantuan Demokrat? AHY mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu Prabowo? Nantinya, kata Waketum Gerindra, Demokrat akan memberikan masukan dan catatan terhadap program pemerintahan Jokowi. 'Prabowo sudah menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan banyak sekali program-program Pak Jokowi yang sangat baik. Dan tentu Partai Demokrat pada saatnya akan memberikan masukan-masukan juga dan catatan-catatannya.'
-
Apa tugas khusus Prabowo untuk Demokrat? AHY mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Kenapa PDIP menang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat.
-
Apa yang dideklarasikan Prabowo? Forum Rektor Indonesia menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai pada suatu deklarasi di Makassar, Sabtu (3/2).
Partai Demokrat mengusulkan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk segera di bubarkan. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi yaitu Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. Tak cuma koalisinya, Demokrat juga usul koalisi Jokowi-Ma’ruf bubar.
Demokrat beralasan usulan pembubaran itu untuk meredakan tensi politik pasca hasil Pilpres 2019 diumumkan. Serta menghilangkan polarisasi tajam di kalangan masyarakat akar rumput. Selain itu, membubarkan koalisi dianggap Rachlan bisa membuat suasana antara elite politik semakin mencair.
"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik.
Gugatan Ke MK Bukan Kewajiban Partai Koalisi
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik menyarankan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Sebagai pimpinan, Prabowo harus membubarkan koalisi dengan cara yang baik seperti saat awal permintaan koalisi dimulai.
Alasan usulan pembubaran koalisi lantaran gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah kewajiban partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
BPN Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi
Usulan Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik soal pembubaran koalisi membuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 geram. BPN
meminta gertakan yang acap dilakukan dihentikan. Menurutnya, bila memang dia atau pun Partai Demokrat ingin langkah walk out dari Koalisi Indonesia Adil Makmur jangan membuat gaduh.
"Jadi saya saran, kalau mau keluar jangan cari pembenaran, silakan saja, selamat jalan semoga mendapat yang diinginkan di kubu sebelah," kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade.
Ingin Dapat Jatah Menteri
Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyindir keras permintaan pembubaran koalisi yang diusulkan Demokrat. Menurut BPN usulan itu terlontar karena Demokrat kebelet ingin dapat jatah kursi menteri dari Joko Widodo.
"Ngapain kami bubarin koalisi, orang masih kumpul kok, masih sama-sama kok. Kalau mau keluar silakan saja. Mungkin udah kebelet kali pengen gabung sebelah (kubu Jokowi), dapat jabatan menteri kali ya," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat sebelumnya resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dan keluar dari koalisi bersama Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, dalam demokrasi tidak mengenal kata pelipur lara. Dia membantah kehadiran Partai Gelora hanya menjadi pelipur lara, setelah ditinggal PKB
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait nasib Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) setelah PKB merapat ke Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung partai manapun yang berkeinginan untuk bekerja sama di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, meski beda pilihan koalisi, berbeda sosok yang diusung bukan berarti komunikasi tidak dilakukan.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra memutuskan mengakhiri kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca SelengkapnyaLuka yang ditinggalkan Anies cukup membekas di Demokrat. Bagaimana nasib wacana Sandi-AHY?
Baca SelengkapnyaPKB sudah menerima tawaran koalisi dengan NasDem untuk mengusung Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku terus menjalin komunikasi dengan Demokrat untuk kerja sama di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBeberapa kejutan politik jelang Pilpres 2024 yang bikin heboh publik.
Baca SelengkapnyaGolkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.
Baca Selengkapnya