Usut Tuntas Dugaan Pembagian Bansos Ditunggangi Kepentingan Politik
Merdeka.com - Pembagian bantuan sosial kepada warga terdampak wabah Corona atau Covid-19, justru dimanfaatkan sebagian pihak untuk kepentingan politik. Umumnya, foto wajah diri ikut tampil di paket bantuan sosial.
Salah satunya Bupati Klaten Sri Mulyani yang mendapat sorotan karena masalah itu. Bantuan Hand Sanitizer dari Kementerian Sosial justru ditempel foto wajahnya. Belum lagi beredarnya video pembagian sembako dengan mencatut slogan Menteri BUMN Erick Thohir for President 2024.
Kejadian dugaan adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) corona virus (Covid-19) untuk kepentingan politik harus diusut tuntas. Hal itu disampaikan, Direktur Populi Centre, Usep S. Ahyar.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Siapa saja yang berisiko? Salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami sindrom ini adalah individu dengan jenis penyakit Parkinson yang dikenal sebagai sindrom corticobasal (CBS), di mana sekitar 30% dari mereka dapat mengalami AHS.
-
Kenapa anggota PPS Pilkada 2024 dapat santunan? Satuan biaya perlindungan ini diperuntukkan jika terjadi kecelakaan kerja selama penyelenggaraan pemilihan
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
"Ini pemerintah tidak boleh diabaikan begitu, tapi harus diberikan sanksi tegas supaya tidak terulang lagi. Bisa lewat Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus diusut tuntas," ujar Usep saat diwawancarai merdeka.com, Rabu (28/4).
Momentum pembagian bantuan sosial memang rawan dimanfaatkan kepentingan politik. Apalagi bagi pejabat yang masih memiliki kans untuk kembali menjabat di struktural pemerintahan. Dia khawatir, ada permainan anggaran juga di dalamnya.
"Mungkin patut diduga kembali, menjelang Pilkada ini memang rawan semacam politik birokrasi. Itu yang kemudian harus dilihat seperti lambungan anggaran, walaupun untuk saat ini memang Pilkada belum dimulai, akibat corona," tambah Usep.
Diakuinya, pemanfaatan bansos memang masih menjadi senjata ampuh bagi para politisi untuk menarik simpati masyarakat. Padahal mayoritas masyarakat sebenarnya tidak peduli dari mana asal bantuan tersebut.
"Saya pernah punya riset, jadi program bantuan ke masyarakat itu sebenarnya. Mereka tidak mementingkan dari mana bantuan dikirimkan yang penting dapet. Seperti kasus ini (Bupati Klaten) entah apa niatnya, tapi malah jadi bumerangkan," kata dia.
Pembelaan Diri
Bupati Klaten Sri Mulyani mengklarifikasi viralnya bansos botol hand sanitizer bantuan Kemensos yang ditempeli stiker bergambar foto dirinya.
"Ada kekeliruan di lapangan. Ada kesalahan dipenempelan atau saat pembagian," kata Mulyani saat ditemui wartawan di Pendopo Pemkab Klaten, Senin (27/4)
Mulyani mengatakan, Pemkab Klaten baru menerima bantuan hand sanitizer dari Kemensos sebanyak 1.000-an botol.
"Pengadaan mungkin ada puluhan ribu, bukan kami yang melakukan pengadaan. Mungkin di lapangan ditempeli semua. Kejadiannya seperti itu. Karena dari Kemensos terbatas sekali. Justru yang banyak dari kami," kata Mulyani.
Melalui akun twitter-nya, Mulyani, menyampaikan permintaan maaf. "Kpd seluruh netizen, saya sampaikan terimakasih atas saran, kritik, dan masukannya berkaitan dgn bantuan handsanitizer kpd masyarakat, saya sampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi teknis di lapangan,” tulis akun @YaniSunarno.
Mulyani juga menuliskan tidak ada maksud menunggangi atau mengambil keuntungan pribadi dari hand sanitizer berstiker Bupati Klaten.
"Tidak ada maksud menumpangi atau mengambil keuntungan pribadi, karena selain mendapat bantuan dr kemensos, saya jg membuat bantuan handsanitizer sendiri yg memang ada stiker dr saya," kicau @YaniSunarno.
Menteri BUMN Erick Thohir juga mengklarifikasi beredarnya video pembagian bansos yang mencatut namanya dan dikaitkan kepentingan politik. Dia membantah sekaligus menuding ada pihak yang mencoba menyerang karakternya dengan cara tidak baik.
"Ini pembusukan. Kalau ada yang bisa menunjukkan di mana poskonya, sangat membantu saya," kata Erick kepada wartawan, Selasa (28/4).
Erick Thohir juga sempat diisukan punya akun tim medsos for presiden 2024. Namun hal itu segera dibantah. Setidaknya ada dua akun yang sampai mendapat perhatiannya yaitu Erick Thohir for Indonesia ataupun Erick Thohir for President.
"Melalui pesan ini, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak pernah membuat akun sosial media baik di FB, Instagram ataupun Twitter yang bernama seperti Erick Thohir for Indonesia ataupun Erick Thohir for President," ujar Erick.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaKapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaMenurut Saldi, pembagian bansos tersebut nantinya dapat menjadi celah hukum untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaDalam debat tersebut, Anies menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya