Utusan Megawati temui ulama Kediri, bahas sinergi nasionalis-religius

Merdeka.com - Sejumlah petinggi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertemu dengan para ulama di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah, Ploso, Kediri. Salah satu poin yang dibahas soal Pilkada Jatim 2018.

Wakil Ketua Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengemukakan kedatangannya ke Kediri bertemu dengan para kiai. Hal ini sesuai dengan perintah dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya ditugaskan Ibu Mega silaturahim. Bu Mega mengamanatkan kepada generasi seperti kami untuk melanjutkan tradisi baik yang telah dilakukan sejak zaman kemerdekaan," katanya dilansir dari Antara, Jumat (8/9).

Dia mengatakan, hubungan baik antara ulama dengan partainya sudah terjalin baik. Misalnya, saat pemerintahan Soekarno dengan KH Hasyim Asy'ari ataupun Bung Karno (sapaan akrab Soekarno) dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lainnya dalam merebut kemerdekaan.

Para kiai, kata dia, ikut mendukung Bung Karno ketika memimpin kemerdekaan. Hubungan baik juga terjadi antara Megawati dengan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), KH Hasyim Muzadi, dan tokoh NU lainnya.

Basarah menyampaikan selain untuk meminta masukan, pertimbangan, dan aspirasi soal Pilkada Jatim, hal penting yang ditekankan adalah soal bagaimana menyikapi ancaman ideologi yang belakangan ini mulai muncul.

"Kami meyakini, dengan beriringan antara Nasionalis-Islam, antara PDI Perjuangan dan Nahdliyin dapat bahu-membahu dalam mengatasi ancaman ideologi bangsa dengan baik," ungkap Basarah.

Pesan penting lain yang juga disampaikan Basarah dalam pertemuan itu yakni soal masih terus dilakukannya propaganda dan fitnah terhadap Bung Karno, PDI Perjuangan, dan juga terhadap Presiden Jokowi yang dikaitkan dengan PKI dan komunisme.

"Yang sebut Bung Karno komunis dan PDI Perjuangan komunis adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuduhan Itu tidak benar sama sekali, fitnah yang amat keji. Mohon para Kiai NU juga membantu untuk meluruskan, kami mohon pak kiai jangan diam saja kalau Bung Karno dibilang komunis karena Bung Karno sejatinya adalah seorang santri," pintanya.

Selain amanat, kata dia, untuk pemimpin Jatim ke depan juga diharapkan bisa mengetahui denyut nadi masyarakat, mengetahui kemana masyarakat akan dibawa maupun dibangun.

"Bu Mega menugaskan saya meminta saran, nasihat, masukan dari para kiai dan alim ulama, bahwa NU dan PDIP sama-sama berkomitmen menjaga NKRI, dan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) tidak boleh ditawar lagi, tidak boleh didiskusikan lagi," katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah, Ploso, Kediri, KH Zainuddin Jazuli mengatakan, dalam segala hal khususnya di mana kemerdekaan juga merupakan hasil kerja sama kaum kebangsaan dan golongan agama, maka ketika ada kebersamaan akan membuahkan hal yang luar biasa. Terlebih ketika hubungan dan sinergi itu terjadi antara nasionalis dan NU atau dalam hal ini PDI Perjuangan dan Nahdliyin.

"Marhaen dan Nahdliyin kalau bersama sama pasti adem. Itu keinginan banyak orang sudah dari dulu," ujarnya.

Terkait dengan ancaman ideologi, KH Zainuddin juga menyampaikan apresiasinya karena PDI Perjuangan dan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bisa dijadikan payung hukum untuk menindak setiap upaya perongrongan terhadap ideologi bangsa.

Setelah sowan ke Kiai Zainuddin, Basarah dan rombongan langsung menuju makam KH Chamim Jazuli (Gus Miek). Ulama kharismatik yang merupakan adik dari KH Zainuddin Jazuli semasa hidupnya dikenal sebagai kiai nyeleneh dan dianggap sebagai salah satu Wali Allah. Saat ziarah ke makam Gus Miek, doa dipimpin langsung putra KH Zainuddin Jazuli, Gus Toif. (mdk/did)