UU Pilkada disahkan, PDIP kebut siapkan Cagub DKI
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya akan mempercepat persiapan memilih calon pemimpin DKI Jakarta. Terlebih, revisi UU Pilkada juga baru disahkan DPR.
"Dengan disahkannya UU Pilkada tentu kita berharap agar KPU segera menetapkan tahapan-tahapan pilkada serentak dan kami akan serius lagi dan berkonsentrasi dalam mempercepat seluruh tahapan-tahapan persiapan para calon pemimpin," ucap Hasto kepada awak media di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).
Menurutnya demokrasi harus mendengarkan aspirasi walaupun itu dari fraksi lain. Ini agar mencapai sebuah titik temu yang dapat diformulasikan ke dalam UU Pilkada.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana UU Pilkada Serentak 2024 memastikan pemilihan yang adil? Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung dengan adil, transparan, dan demokratis, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah mereka.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
"Iya memang demokrasi kan musyawarah, harus mendengarkan aspirasi dari fraksi lain agar mencapai titik temu dan diformulasikan ke UU Pemilihan Kepala Daerah," ungkapnya.
Hasto berharap, proses Pilkada harus betul-betul mampu menghasilkan kontestasi demokrasi yang jujur dan adil (jurdil).
"Karena rakyat secara langsung akan memberikan hasilnya untuk pemimpin terbaik. PDI Perjuangan terus mempersiapkan calon-calon pemimpin melalui calon kepala daerah agar mereka bisa memberi tanggung jawabnya kepada rakyat," pungkasnya.
Untuk diketahui, PDI Perjuangan telah membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak Jumat 8 April 2016 lalu. Ketua Pelaksana Tugas (PLT) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono menuturkan bahwa hingga saat ini partainya telah menerima enam nama bakal calon yang mendaftar sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
"Pihak kami telah menerima enam bakal calon yang mendaftar, yaitu 2 mendaftar sebagai calon wakil gubernur dan sisanya menjadi calon gubernur. Mereka berasal dari eksternal partai," tutur Bambang kepada awak media dalam acara Konsolidasi dan Pemantapan pengurus PDI Perjuangan se Jakarta Selatan si GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menilai, upaya mengganjal Anies adalah proses demokrasi yang tidak sehat.
Baca SelengkapnyaPeluncuran tahapan Pilgub Jakarta 2024 dilakukan dengan tujuan dapat memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca SelengkapnyaPilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPenyelenggara pemilu merujuk pada badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum atau pemilihan lainnya.
Baca SelengkapnyaRespons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca SelengkapnyaBerdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, Ganjar Pranowo-Mahfud Md adalah pemimpin yang lahir dari proses yang baik, dan akan menjadi jawaban atas berbagai permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaSingkatan Pilkada adalah "Pemilihan Kepala Daerah", yang menggambarkan proses pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah tingkat Provinsi/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaAsas pemilu adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil.
Baca Selengkapnya