Follow
Wacana bebaskan Samad dan BW, Jaksa Agung sampai Jokowi diserang
Merdeka.com - Wacana pemberian deponering terhadap mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) menuai polemik. Banyak pihak menolak persoalan hukum yang menjerat Samad dan BW itu dikesampingkan demi kepentingan lain.
Jaksa Agung HM Prasetyo meminta pertimbangan kepada DPR, Kepolisian soal pemberian deponering tersebut. Namun kedua lembaga negara itu menanggap jika deponering tak perlu dilakukan karena beragam alasan.
Abraham Samad ditetapkan tersangka oleh polisi dalam kasus pemalsuan berkas kependudukan atas nama Feriyani Lim. Dia juga jadi tersangka penyalahgunaan wewenang karena melakukan pertemuan dengan petinggi parpol secara diam-diam jelang Pilpres 2014 lalu.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Siapa yang melakukan kesalahan? Semua anak adam (manusia) melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat'
-
Bagaimana Hashim Djojohadikusumo menolak dibantu? Mengetahui akan dibantu, ia jusru meminta untuk membawakan kursinya yang ia pakai sendiri. 'Pak Hashim bilang saya masih kuat kok, kenapa ini harus ditolong segala 😅,' tulis keterangan.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa yang melanggar SOP Indodax? Oscar Darmawan, CEO Indodax, mengungkapkan bahwa peretasan yang terjadi berawal dari kesalahan seorang engineer mereka yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) perusahaan.
Sementara Bambang Widjojanto dituduh menghasut saksi di MK memberikan keterangan palsu dalam sengketa hasil Pilkad Kalimantan Tengah. Kedua kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sampai sekarang.
Jika deponering diberikan, maka kasus hukum Samad dan BW dikesampingkan alias tidak dilanjutkan. Seperti yang terjadi pada pimpinan KPK terdahulu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kasusnya sampai sekarang tidak dilanjutkan oleh polisi.
Presiden Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menjadi bulan-bulanan kritik soal deponering ini. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Kubu Dito menyebut majelis hakim sudah menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Leonardus menegaskan, penyitaan handphone milik Aiman telah berdasarkan surat penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Penetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim
Baca Selengkapnya
Mereka menggugat KPU, Hakim MK Anwar Usman, Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Baca Selengkapnya
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya
Selain saksi ahli, Aiman juga membawa alat bukti lainnya berupa dokumen terkait kasus yang sedang dimohonkan dalam praperadilan di PN Jaksel.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mendekati Mahkamah Agung untuk meloloskan Kaesang untuk bisa mengikuti Pilkada, menurutnya sudah keterlaluan
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya
Keresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya