Wacana PDIP jadikan Ahok cawagub agar tak nyalip di tikungan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok makin percaya diri menatap Pilgub 2017 mendatang. Dengan didukung Golkar, NasDem, Hanura dan relawan Teman Ahok, Basuki yakin bisa kembali memimpin Ibu Kota Jakarta.

Ahok mengaku bahkan tidak butuh dukungan dari PDIP, yang dia butuhkan adalah sosok Djarot Saiful Hidayat untuk mendampinginya sebagai Wagub di periode kedua.

Geram dengan semua pernyataan Ahok, PDIP pun mewacanakan untuk mengusung mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai cawagub. Ada sejumlah alasan mengapa Ahok bakal dijadikan cawagub DKI.

Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan, partainya akan bisa menerima jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertukar posisi dengan kader PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya mendengar ada desakan dari internal PDIP yang menginginkan Pak Djarot menjadi calon Gubernur dengan Pak Ahok sebagai calon wakil Gubernur. Bagi DPP partai tentunya opsi ini lebih mudah diterima dan mudah pula menjelaskannya ke struktur partai hingga ke akar rumput," ujar Arteria.

Saat ini Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta sementara Djarot merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok berencana maju kembali dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi petahana dan meminta Djarot kembali mendampinginya sebagai wakil gubernur.

Menurut Arteria, opsi Djarot maju sebagai calon Gubernur dengan Ahok sebagai wakilnya lebih logis dan bisa diterima. Alasannya, pertama PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu juga memenuhi persyaratan untuk bisa mengusung calon sendiri di Pilkada DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi.

Kedua, dari sisi perolehan kursi dan jumlah dukungan saat ini posisi Ahok yang didukung koalisi tiga partai baru mengumpulkan 23 kursi DPRD, masih jauh dibandingkan perolehan kursi PDI Perjuangan yang memiliki 28 kursi DPRD.

Ketiga, baik Ahok maupun Djarot belum sekalipun teruji bahwa mereka benar-benar pilihan rakyat. Ahok adalah gubernur yang menggantikan Jokowi, sehingga tidak ada perbedaan dengan Djarot.

Keempat, secara politis Djarot dinilai mempunyai keunggulan politis dengan jabatannya selaku Ketua DPP PDI Perjuangan, dan berpengalaman menjadi Pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan wilayah DKI Jakarta sehingga memahami karakter dan kearifan lokal ibukota dengan basis massa yang jelas.

Kelima, Djarot dipandang memiliki keunggulan dari sisi komunikasi politik, yang mampu menjembatani kepentingan pemerintahan daerah.

Kader PDIP lainnya, Masinton Pasaribu menyebut, partainya tak melanggar UU dengan wacana menjadikan Ahok sebagai cawagub tersebut.

Masinton mengatakan, poin-poin dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jika dipahami dalam kesatuan yang utuh, maka di situ dijelaskan bahwa kemungkinan menjadikan Ahok sebagai cawagub di Pilgub DKI sangat mungkin untuk dilakukan.

"UU Nomor 10/2016 dengan jelas membolehkan Pak Ahok sebagai calon wakil gubernur (cawagub), meskipun beliau saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta," ujar Masinton.

Masinton menjelaskan, persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 poin (n) dan poin (o) UU Nomor 10/2016, sama sekali tidak menghalangi PDIP untuk menjadikan Ahok sebagai cawagub, meskipun saat ini dirinya adalah petahana Gubernur DKI Jakarta.

Sebab, masa jabatan Ahok yang saat ini baru terhitung satu kali menjabat sebagai gubernur DKI, tidaklah melanggar aturan tersebut untuk di-cawagubkan di Pilkada 2017 mendatang.

"Berhubung baru terhitung satu priode sebagai gubernur, pencalonan Pak Ahok sebagai cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada tahun 2017 tidak melanggar persyaratan seperti dalam pasal 7 ayat 2 poin (n) dan poin (o) UU No 10/2016," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik dari lembaga kajian Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, PDIP akan lebih mudah menerima jika Djarot maju sebagai calon gubernur. Sementara Ahok maju sebagai cawagub mendampingi Djarot, karena tidak terlalu berisiko ditinggalkan.

"Kalau PDIP mengusung Pak Ahok sebagai cagub, artinya membesarkan gelembung elektabilitas dan popularitas orang non-kader, yang bisa berpotensi menyalip di tikungan," ujar dia.

Pangi mengatakan, PDIP adalah partai doktrin, bukan tipologi parpol kepentingan atau pragmatis. PDIP dinilai memiliki pakem tersendiri dalam mengusung seorang calon kepala daerah.

Dia memandang PDIP sangat memperhatikan betul loyalitas kepala daerah yang diusungnya, sedangkan Ahok beberapa kali tercatat pernah meninggalkan parpol yang mengusungnya baik kala yang bersangkutan menjadi Bupati Belitung Timur maupun saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.