Wacana rencana anggaran KPK dan Polri dibekukan DPR, ini kata Yusril

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait usul anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018.

"Belum lah, masih ngomong-ngomong aja itu. Kalau saya pikir, pansus jalan terus saja," katanya di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/6).

Kemudian saat dikonfirmasi apakah pembekuan tersebut etis atau tidak, ketua umum PBB ini mengatakan belum bisa menjelaskan secara detail.

"Belum tahu saya, masih belum jelas persoalannya, karena mekanismenya seperti apa kan belum tau. Karena pembahasan RAPBN kan melibatkan pemerintah dan DPR kan musti ada persetujuan antara keduanya," katanya.

Sebelumnya diketahui, Pansus angket KPK melakukan sejumlah manuver menyikapi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menolak untuk menjemput paksa Miryam S Haryani, apabila mangkir tiga kali dari panggilan Pansus angket KPK. Pansus angket kembali melayangkan pemanggilan untuk kedua kalinya kepada Miryam agar bisa datang ke DPR.

Pansus angket meminta DPR tidak membahas anggaran untuk KPK dan Polri jika Miryam tidak dapat dihadirkan di DPR. Sebab, ketidakhadiran Miryam tersebut secara tidak langsung telah merendahkan DPR sebagai lembaga rakyat yang memiliki tugas dan kewenangannya.

"Bukan (memotong). Kita tidak memotong anggaran apa pun. Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama Kepolisian dan KPK," kata Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Langkah itu bisa digunakan apabila KPK dan Polri tidak menjalankan amanat UU MD3 untuk menghadirkan Miryam ke rapat Pansus angket. Menurut Misbakhun mayoritas anggota Pansus mengamini usulannya untuk menggunakan hak budgeter DPR dalam masalah ini.

Konsekusensinya, KPK dan Polri tidak akan memiliki anggaran untuk tahun 2018. "Bukan tidak cair, tapi 2018 mereka tidak punya postur anggaran," tegasnya.