Wacana Tambah Pimpinan MPR, Ketua DPR Tak Mau Terlibat Revisi UU MD3

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang. Ia menyatakan tidak mau terlibat lagi dengan revisi UU MD3 yang mengatur jumlah kursi pimpinan.

Politikus karib disapa Bamsoet itu mengatakan, tetap berpegang pada UU MD3 yang telah diselesaikan sebelumnya.

"Saya tetap berpegang kepada posisi saya sebagai ketua DPR yang telah menyelesaikan UU MD3. Dan saya tidak mau terlibat lagi dalam perubahan UU MD3," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, juga menunjukkan sikap menolak wacana penambahan kursi pimpinan MPR. Sebab, menurutnya pimpinan MPR tidak memiliki fungsi permanen layaknya DPR atau DPD. Fahri menyebut tugas pimpinan MPR hanya simbolik menerima tamu dan hanya memimpin sidang sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun.

"Kalau simbolik kan ya tidak rasional hanya simbolik supaya semua partai harus dalam kepemimpinan. Saya ga tahu kalau itu sih itukan simbolik, tapi kalau fungsional ga ada fungsinya," ujar Fahri.

Sementara itu, anggota Fraksi MPR dari PAN Saleh Daulay menyebut memungkinkan untuk menggolkan penambahan pimpinan MPR pada periode ini. Sebab, kata dia, kalau semua fraksi sepakat tinggal mengubah dua pasal UU MD3 di DPR.

"Bisa saja karena itu kan hanya dua pasal saja dalam UU MD3. Jadi mudah-mudahan bisa diterima," kata Saleh.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini