Wagub DKI: Janji Prabowo Jatah PKS, Tapi Kembali ke Gerindra

Merdeka.com - Dinamika berebut kursi wakil gubernur DKI Jakarta berakhir. Kursi yang dijanjikan Prabowo Subianto untuk PKS itu kembali diduduki Gerindra.

Ahmad Riza Patria yang diusung PKS berhasil memenangkan voting paripurna DPRD DKI. Dia mendapatkan 81 suara. Sementara jagoan PKS, Nurmansjah Lubis, kalah jauh cuma dapat 17 suara saja.

Kursi panas itu sempat kosong kurang lebih satu setengah tahun lebih. Memakan proses politik yang panjang.

Melihat jauh ke belakang, kursi Wagub DKI kosong karena ditinggal Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai wakil calon presiden di Pilpres 2019. Sandi mendampingi Capres Prabowo Subianto.

Sebagai konsekuensi, Sandiaga diminta mundur bukan cuma dari kursi Wagub DKI, tapi juga sebagai anggota Dewan Pembina Gerindra. Alhasil, kursi Wagub DKI tersebut dijanjikan untuk PKS.

Usai pencalonan Prabowo-Sandiaga dideklarasikan, sejumlah elite Gerindra dan PKS mengakui, wagub DKI merupakan jatah PKS. Termasuk Sandiaga, berkali-kali menyampaikan, meski telah dinyatakan kalah Pilpres, jatah Wagub DKI milik PKS.

Lihat Prabowo Subianto di Liputan6.com

"Ini saya sampaikan sekali saja dan saya nggak akan mengulang lagi. Bahwa Wakil Gubernur DKI sudah ditentukan dan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," kata Sandiaga di rumahnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2019 lalu.

Dinamika di Jakarta

Janji politik tinggal janji. Dinamika politik di Jakarta mengubah segalanya. Meskipun dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PKS dan Gerindra sebagai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga untuk memiliki jatah mutlak mengisi kursi Wagub DKI.

PKS memunculkan nama Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai kandidat Wagub DKI. Namun, dua nama itu mandek. DPRD DKI tak juga merampungkan proses pemilihan hingga berbulan bulan.

Bahkan PKS sampai menemu Prabowo, menagih kesepakatan tentang Wagub DKI lagi. Mantan Danjen Kopassus itu menyanggupi bahwa kursi DKI 2 menjadi hak PKS.

"Kita meminta kepada Pak Prabowo, untuk ke struktur di DKI, untuk memberikan tanda tangan, dan beliau menyanggupi, karena sudah kita serahkan semuanya," ujar Presiden PKS Sohibul Iman, Agustus 2018 lalu.

Pemilihan awalnya dikebut di akhir masa jabatan DPRD DKI Jakarta 2014-2019. Pansus dibentuk, pasang target rampung 22 Juli 2019. Namun molor hingga anggota DPRD DKI periode 2019-2024 dilantik.

PKS Merasa Dikerjai DPRD

PKS sudah mengendus upaya DPRD DKI sengaja mengulur waktu. Sebab, tak ingin kader PKS duduk di kursi Wagub DKI.

"Kalau kalimat ini hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan sebagainya. Makanya proses politiknya alot," kata Sohibul 6 Januari 2020 lalu.

Persoalan bertambah pelik, Prabowo yang dulu menantang, akhirnya luluh balik badan menjadi bawahan Jokowi sebagai Menhan. Bahkan Prabowo dan Gerindra lebih erat dengan PDIP ketimbang kawan segajahnya dulu, PKS.

Hubungan itu berimbas pada pemilihan wakil gubernur DKI. Komitmen Prabowo menyerahkan kursi wagub DKI Jakarta diragukan PKS.

"Tapi pasca Pilpres mungkin mereka ada pertimbangan lain serta ada konstelasi di DPRD DKI yang mungkin dianggap oleh Gerindra menghambat kelancaran proses penentuan Wagub. PKS tidak masalah dengan hal tersebut dan akhirnya kami membuka ruang untuk sama-sama mencari solusi terbaik," ujar Jubir PKS Ahmad Fathul Bari.

Setelah proses yang tertunda, Gerindra mengusulkan beberapa nama calon wagub. Hingga, ujungnya Gerindra dan PKS menyepakati masing-masing satu nama. Gerindra mengusulkan nama Ahmad Riza Patria, PKS mengusulkan Nurmansjah Lubis. Diklaim nama itu telah disepakati bersama Prabowo.

Pemilihan wagub kali ini lebih lancar. DPRD melakukan pemilihan pada 8 April 2020. Riza menang telak dengan mengantongi hampir seluruh suara fraksi selain PKS. Sementara, Nurmansjah mengantongi seluruh suara fraksi PKS sebanyak 16, plus satu anggota fraksi lain.

PKS dan Gerindra Sudah Talak Tiga

Pengamat melihat hasil pemilihan wagub DKI merupakan akhir hubungan Gerindra dan PKS di Jakarta. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, jika sejak awal masih berkoalisi harusnya tak ada persaingan.

"Koalisi PKS dan Gerindra di Jakarta wassalam. Bubar jalan. Logikanya, kalau masih berkoalisi tak mungkin ada persaingan calon PKS dan Gerindra. Mestinya calonnya hanya dari satu partai. Ini kan 'perang saudara' berebut Wagub DKI," kata Adi kepada merdeka.com, Senin (6/4).

Adi mengatakan, di level nasional juga Gerindra dan PKS sudah lama bubar. Hal itu setelah Gerindra masuk pemerintahan. Dia mengibaratkan hubungan keduanya sudah "talak tiga".

Di sisi lain, Gerindra justru mesra dengan PDIP. Khususnya di DKI Jakarta. Hasil pemilihan wagub memperlihatkan jelas hubungan tersebut.

"Bahkan banyak yang menengarai dua partai inilah yang menjadi playmaker utama kemenangan Riza. PKS dijadikan common enemy. Dikeroyok semua fraksi (DPRD DKI)," tutur Adi.