Waketum Demokrat Setuju dengan Megawati: Presiden itu Petugas Partai
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mengatakan, setuju dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa presiden merupakan petugas partai. Hal ini dalam konteks kedudukan presiden dan anggota DPR terpilih dengan partai politik.
"Saya sebetulnya sangat setuju dengan pandangan dengan yang terhormat ibu Megawati yang pernah menyampaikan presiden itu tugas partai," katanya dalam Diskusi Publik HUT Formappi Ke-20, Senin (30/8).
Dia menjelaskan, partai politik sebagai kekuatan rakyat mengusung seorang calon presiden. Sebagai petugas partai, presiden menjalankan visi dan misi dari partainya. Hal itu merupakan kenyataan dalam sistem demokrasi dan sistem politik yang dianut di Indonesia.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
"Kalau sudah terpilih pasti dia konsentrasi dengan partai politiknya. Sebagai petugas partai dia akan menjalankan visi dan misi partainya menurut saya itu suka tidak suka itulah sistem demokrasi, itulah sistem politik yang kita anut," ujarnya.
Presiden maupun anggota DPR, kata Benny, tentunya dalam menjalankan tugas pasti berkomunikasi dan berkonsultasi dengan partai politik yang mengusungnya. Seorang presiden dalam mengajukan nama duta besar misalnya, pasti akan berkomunikasi dengan partai politiknya.
"Yang ingin saya katakan, presiden terpilih, DPR terpilih pasti dalam menjalankan tugas dan fungsinya komunikasi atau konsultasi dengan partai politik induknya. Ini yang terjadi selama ini," ujar Benny.
Namun, jika partai politik tidak ditata dengan baik hasilnya juga tidak baik atau bermasalah. Misalnya anggota DPR terjerat korupsi, menurut Benny, disebabkan tata kelola partai politiknya.
"Kemudian muncul masalah anggota DPR terjerat korupsi ada terlibat korupsi itu soal lain. Soal semacam ini kembali pada soal tata kelola partai politik dan bagaimana hubungan presiden terpilih anggota DPR terpilih dengan partai politiknya," tutup anggota Komisi III DPR RI ini.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Baca SelengkapnyaKode Keras Megawati Soal Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo
Baca SelengkapnyaKetua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaDenny menjelaskan mayoritas publik ingin presiden yang bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan partai.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaApa itu Pemilu penting diketahui setiap warga negara.
Baca SelengkapnyaMegawati dua dekade menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca SelengkapnyaMenurut Megawati, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum Unjuk Kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnya