Waketum Gerindra yakin tak ada lagi isu SARA jika Jokowi lengser
Merdeka.com - Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan pasangan ideal di Pilpres 2019. Jika keduanya bersatu, dia yakin akan meminimalisir perpecahan bangsa dan bisa menghilangkan isu SARA (Suku, Ras, Agama, Antar golongan).
Menanggapi itu, Wakil ketua umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, tak ada hubungannya penyelesaian SARA dengan duet Jokowi - Prabowo. Dia juga yakin bila Jokowi sudah tidak memimpin negara, isu SARA akan tuntas.
"Gak ada hubungannya itu. Taruhan sama saya, ketika Jokowi gak jadi Presiden, gak ada lagi itu isu SARA," ujar Ferry saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/4).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Kapan Jokowi meminta kajian tentang diaspora? Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (7/3). Pertemuan itu membahas status diaspora Indonesia.
Menurut Ferry, isu SARA muncul sejak periode pemerintahan Jokowi. Baginya, kebijakan pemerintahan Jokowi pun juga cenderung diskriminatif.
"Isu SARA Jokowi yang produksi, kubu Istana yang produksi," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bambang Soesatyo yang juga Ketua DPR menilai calon Wakil Presiden yang paling ideal mendampingi Joko Widodo adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan menggandeng Prabowo, dia mengungkapkan, dapat meminimalisir perpecahan dan berkembangnya isu SARA di Pemilu Serentak 2019.
"Saya dari awal sudah bilang dari beberapa bulan yang lalu kalau Pak JK enggak bisa yang paling ideal untuk meminimize perpecahan bangsa, tidak ada lagi isu-isu SARA, tidak ada lagi isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini, itu adalah menggandeng Pak Prabowo," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca SelengkapnyaYandri menilai upaya pelaporan terhadap Rocky berlebihan. Meski dia mengakui hal tersebut wajar sebagai sebuah respons kontra.
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku mendapat serangan isu SARA. Dedi tidak terlalu memikirkannya karena yakin menang.
Baca SelengkapnyaPAN mempertanyakan tolak ukur JK membandingkan kepemimpinan Jokowi dan Soeharto.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.
Baca SelengkapnyaSelain dikecam pelbagai pihak, Rocky Gerung juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Relawan Indonesia Bersatu atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyatakan, Presiden Jokowi merupakan orang yang demokratis.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca Selengkapnya