Waketum ibaratkan PAN gadis seksi karena jadi rebutan di Pilpres

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menilai PAN menjadi partai yang diperebutkan untuk berkoalisi di Pilpres 2019. Taufik mengibaratkan PAN seperti gadis seksi.

"PAN kan ibarat gadis yang seksi. Semua minta untuk berkoordinasi melakukan komunikasi dengan PAN sepanjang finalisasi sikap PAN ada di rakernas. Tidak hanya dari Gerindra saja dari teman teman PDIP komunikasi, Golkar komunikasi, Gerindra," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

Di Pilpres, PAN juga belum resmi berkoalisi dengan Gerindra dan PKS. PAN masih terbuka dengan semua partai politik. Selain itu, belum ada partai politik yang mengumumkan pasangan capres-cawapres.

"Artinya itu sah-sah saja setiap parpol melakukan proses komunikasi politik dengan siapapun sepanjang batas waktu tadi last minute injury time tidak terlewati. Dan tentu sekali lagi masih mundurnya calon calon itu salah satu pertimbangan kondisi ekonomi kita yang sedang sangat harus diperhatikan karena sedang mengalami krisisi ekonomi," tuturnya.

Untuk itu, Taufik meminta kandidat capres-cawapres nantinya memperhatikan masalah ekonomi bangsa. Dia ingin para capres yang maju memiliki solusi untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini.

"Tetapi paling tidak hal hal yang terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi, pertimbangan kondisi pemerataan, penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian terkait stagnasi distribusi barang dan jasa dan segala macam itu menjadi pertimbangan seseorang yang akan maju dalam capres," jelasnya.

"Artinya kalau seseorang yang maju siapa capres dia harus memiliki tim ekonomi yang sangat tangguh," sambungnya.

Di sisi lain, Taufik merasa para kandidat capres saat ini merasa ragu untuk maju. Sebab, para capres tak ingin mengurus hutang negara yang bengkak akibat pemerintahan sebelumnya.

Taufik meminta ada aturan terkait bagi Presiden untuk menyelesaikan kebijakan yang ia buat dan tidak dibebankan kepada Presiden selanjutnya.

"Hutangnya sudah banyak ekonomi terpuruk, BBM naik. Ini siapa yang mau. Makanya ke depan saya usulkan ada undang-undang yang lolos. Butuh dari Presiden yang sudah menjabat pada saat akhir masa jabatannya. Sehingga beban hutang negara yang selama dia memerintah itu yang harus menjadi tanggung jawab dia pribadi dalam kontekstual sebagai kepala pemeirntahan," tutur Taufik.

Tidak hanya dibebankan Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Taufik, siapapun yang nantinya menjabat jadi kepala pemerintah harus menyelesaikan hutang negara.

"Jadi siapapun yang berhutang untuk negara kita wajib dan bertanggung jawab jangan dia yang hutang rakyat yang suruh bayar. Hitung ribuan triliun rakyat suruh bayar atau presiden berikutnya suruh bayar. Nah ini repot," tandasnya.