Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Waketum NasDem: Kader di Kabinet Tak Ada Pecicilan dan Genit, Apalagi Maju Capres

Waketum NasDem: Kader di Kabinet Tak Ada Pecicilan dan Genit, Apalagi Maju Capres Ahmad Ali NasDem. ©2019 Merdeka.com/Istimewa

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai wajar sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Maju masuk dalam survei bursa calon presiden 2024. Hak politik menteri sebagai warga negara tidak bisa dibatasi.

"Kita tahu pemerintahan ini diisi oleh tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional, yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang. Tentunya kita tidak bisa menutup hak politik orang. Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (26/10).

Ali menuturkan, Presiden Joko Widodo harus memikirkan saat ada menteri yang juga ketua partai atau lainnya ingin menjadi sebagai calon presiden. Agar kinerja pemerintahan tidak terganggu.

Orang lain juga bertanya?

"Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini bilang, kinerja kabinet bisa terganggu karena menteri yang mencalonkan sebagai capres akan menghabiskan waktu berkampanye dan mensosialisasikan diri kepada masyarakat.

Namun, diyakini Ali munculnya nama menteri dalam bursa capres tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Sebab Presiden Joko Widodo mampu mengelola pemerintahan di tengah manuver politik.

"Kami percaya beliau akan mengelola pemerintahan secara profesional, dengan kepiawaian beliau untuk membawa perahu besar Indonesia sampai ke tujuannya," ujar Ali.

Ia memastikan, para menteri dari NasDem akan fokus bekerja dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sebab tidak ada yang berniat mencalonkan diri sebagai capres.

"InsyaAllah kalau kader NasDem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres. Saya pastikan kader Partai NasDem clear," ujarnya.

Sementara itu, Ali menjelaskan masalah capres dan cawapres merupakan kewenangan ketua umum. Sehingga, tidak ada kader Partai NasDem yang duduk di kabinet berniat untuk maju sebagai capres.

"Para menteri dari NasDem komitmen bekerja bukan untuk tujuan politik tertentu tapi kerja untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Ali menjelaskan sebagai partai koalisi pemerintahan NasDem telah berkomitmen terhadap Presiden Jokowi dan memberi dukungan hingga 2024 tanpa mahar dan demi kesejahteraan rakyat.

"Kita mengikat kontrak dengan beliau akan memberikan dukungan secara maksimal sampai berakhirnya masa jabatan beliau," imbuhnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!

Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Baca Selengkapnya
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti

Jokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat

Timnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Sesalkan Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ingatkan Etika Pemimpin
Timnas AMIN Sesalkan Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ingatkan Etika Pemimpin

Timnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
FOTO: Didampingi Prabowo, Ini Momen Jokowi Blak-blakan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres
FOTO: Didampingi Prabowo, Ini Momen Jokowi Blak-blakan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres

Jokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siap Beri Saran Susunan Kabinet Prabowo, Golkar: Memangnya Salah?
Jokowi Siap Beri Saran Susunan Kabinet Prabowo, Golkar: Memangnya Salah?

Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat
JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat

Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden
Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden

Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Jokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya