Waketum PAN Minta Tak Ada Agenda Pilih Koalisi atau Oposisi di Rakernas

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Totok Daryanto meminta Rakernas partainya tidak menetapkan sikap antara koalisi atau oposisi. Agenda menentukan pilihan ini dinilai akan membawa kader berada pada posisi sulit yang potensi menimbulkan perpecahan.

"Saya menyarankan agar Rakernas PAN tidak perlu mengagendakan memilih sikap antara berkoalisi atau beroposisi. Agenda menentukan pilihan ini akan membawa seluruh kader PAN se-Indonesia yang diwakili oleh para utusan Rakernas, berada pada posisi sulit yang berpeluang menimbulkan perpecahan," kata Totok Daryanto, Selasa (16/7).

Kata Totok, Rakernas digelar untuk menyatukan sikap seluruh kader terhadap hasil Pemilu lalu yang agendanya akan ditetapkan melalui rapat DPP dalam waktu dekat. Belakangan muncul wacana yang disampaikan elite PAN antara keinginan berkoalisi atau beroposisi di Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pendiri PAN, Amien Rais mengajak di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi yang sehat. Sementara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan beserta sejumlah pengurus DPP cenderung bersikap realistis agar PAN berkoalisi dengan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Bila ada keputusan aklamasi pun, apa pun pilihannya, dipastikan akan ada statemen dari para kader PAN yang mengingkari keputusan aklamasi tersebut," tegas Totok.

Totok melihat, alur pemikiran yang berkembang di antara para tokoh PAN yang menginginkan koalisi atau oposisi sudah bergeser ke arah substansi dalam keyakinan berdemokrasi. Bukan lagi pada tataran pertimbangan pragmatis-politis berdasarkan keinginan atau tawaran kursi kabinet.

"Karena itu, menggelar Rakernas dengan agenda membahas koalisi atau oposisi akan berubah menjadi semacam ajang seminar. Masing-masing posisi akan memperkaya argumentasinya untuk membenarkan posisi yang diambilnya," jelasnya.

Rakernas dengan agenda menentukan pilihan oposisi atau koalisi dinilai tidak produktif untuk kepentingan konsolidasi partai. Tema Rakernas sebaiknya difokuskan pada judul besar konsolidasi partai untuk kepentingan jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia.

"PAN harus memilih agenda yang lebih cerdas dan lebih esensial, melampaui jebakan pikiran yang emosional dan situasional," terangnya.

Kata Totok, PAN harus dikembalikan kepada jati diri sebagai partai reformasi yang mengedepankan inovasi dan solusi terhadap problem bangsa yang semakin kompleks. PAN harus mampu melihat problem besar dalam kehidupan politik dan memberikan tawaran gagasan kreatif.

Fenomena Pemilu 2019, jangan dilihat pada hasil semata tetapi melihat proses mendapatkannya yang dilakukan partai politik. Harus dilihat gambar besarnya dulu, bahwa pemilu sebagai pelaksanaan perintah konstitusi ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Totok yang gagal menjadi anggota DPR di Dapil V Malang Raya mengatakan, pada beberapa Pemilu di era reformasi, sejak ditetapkan sistem pemilu calon terbuka dan dipilih langsung, kecenderungan semakin menguat biaya politik semakin mahal.

Transaksi jual-beli suara merebak di mana-mana dan semakin terbuka. Sehingga banyak pengamat mengatakan Pemilu 2019 adalah Pemilu paling brutal.

Dari sisi tujuan bernegara dan berdemokrasi, tidak satu pun partai politik boleh berbangga dalam prestasinya meraih kursi. Hampir semua partai politik mengandalkan pada kekuatan uang untuk berkompetisi dalam Pemilu. Inilah penyakit kronis demokrasi di Indonesia, yang menjadi akar masalah korupsi para penyelenggara negara.

"Rakernas seyogyanya dapat membahas persoalan penyakit kronis demokrasi di Indonesia ini. Partai politik harus mampu menjadi partai kader dan melakukan reorientasi dan reorganisasi terhadap struktur kepengurusannya dari pusat hingga daerah," katanya.

Konsolidasi partai dalam Rakernas harus dimaknai sebagai tonggak untuk melakukan perubahan mindset, sikap dan perilaku seluruh kader partai agar partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsi politik yang kongkret untuk kepentingan masyarakat. Struktur partai di tingkat pusat hingga terbawah harus memiliki tugas politik yang jelas.

Sehingga rakyat yang cerdas memilih wakilnya berdasarkan pertimbangan politik, bukan berdasarkan pertimbangan uang.

"Mungkin perlu diperkenalkan istilah reformasi jilid 2 yang mengokohkan fungsi politik dalam kehidupan demokrasi kita untuk menggusur fungsi uang yang semakin dominan dewasa ini. PAN harus mengedepankan kepeloporan dalam membangun demokrasi Indonesia," jelasnya.