Waketum PAN Nilai Pernyataan Jokowi Soal Propaganda ala Rusia Bukan Menuding Prabowo
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan membela Capres nomor urut 01 Joko Widodo terkait ucapan ada capres menggunakan teknik propaganda Rusia di Pilpres 2019. Bara menilai, ucapan Jokowi itu sama sekali tidak pernah menuding Prabowo.
"Tuduhan presiden soal propaganda Rusia, jadi kalau saya lihat lagi statemennya sebetulnya presiden tidak mengatakan bahwa tim Prabowo dibantu oleh Rusia melakukan propaganda," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2).
Bara menjelaskan, propaganda ala Rusia memang sudah digunakan pada Pilpres di Amerika Serikat. Kata dia, salah satunya dengan cara serangan siber.
-
Kapan serangan siber pemilu terjadi? Laporan tersebut menyatakan bahwa proporsi pemilu yang menjadi sasaran serangan siber ini telah meningkat, dari 10 persen pada tahun 2015 menjadi 26 persen pada tahun 2022.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Bagaimana kejahatan siber dilakukan? Di balik layar monitor, para pelaku kejahatan siber beroperasi dengan kecanggihan yang semakin meningkat, menggunakan berbagai teknik seperti phising, malware, dan social engineering untuk mencuri data berharga atau merusak infrastruktur digital.
-
Bagaimana Israel menyebarkan propaganda di Amerika Serikat? Salah satu caranya adalah melalui pengesahan undang-undang yang membatasi hak kebebasan berpendapat warga negara AS ketika mengkritik Israel dan perang yang sedang berlangsung di Gaza.
"Kalau propaganda Rusia di Amerika keterangan dari intelejen CIA FBI maupun seperti BIN-nya Amerika itu kongres, ada semacam cyber attack, ada semacam serangan cyber yang dilakukan Rusia," ungkapnya.
"Tujuannya untuk menyebar hoaks menolong Presiden Trump untuk mendiskreditkan Hillary Clinton pada waktu itu. Dan baru-baru ini cyber attack itu baru-baru saja terjadi juga di negara-negara Eropa Timur," sambungnya.
Karena itu, Bara menilai apa yang diucapkan Jokowi sudah relevan karena diucapkan oleh para ahli. Terlebih lagi, hoaks saat ini juga banyak melanda di Indonesia dan menandakan adanya penggunaan teknik propaganda Rusia.
"Dan memang kita lihat hoaks juga terjadi di sosmed akhir-akhir ini selama kampanye presiden ini. Saya pikir walaupun dibantah oleh Kedubes Rusia di Jakarta tapi yang Rusia lakukan di Amerika itu betul-betul terjadi dan oleh intelejen Amerika," ucapnya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo Sabtu lalu menyebut ada tim sukses yang melakukan propaganda ala politik Rusia. Propaganda itu, kata Jokowi, yang membuat banyaknya hoaks dan fitnah bertebaran di media sosial.
Pernyataan Jokowi itu ditanggapi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Pihak kedubes membantah Rusia terlibat dalam Pilpres Amerika pada tahun 2016 hingga memunculkan istilah propaganda Rusia.
"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," kata cuitan akun resmi Kedutaan Rusia hari ini.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," kata Kedutaan Rusia.
Laporan dari tim ahli di Amerika Serikat Desember lalu menyatakan campur tangan Rusia pada pilpres AS 2016 menyebar melalui media sosial. Laporan yang dirilis oleh Senator dari kubu Demokrat dan Republik itu mengatakan campur tangan Rusia di media sosial itu termasuk upaya untuk memecah belah rakyat Amerika berdasarkan ras dan ideologi ekstrem.
Dikutip dari laman Reuters bulan lalu, menurut tim pengamat media sosial New Knowledge dan tim dari Universitas Oxford beserta firma Graphika, Badan Peneliti Internet dari pemerintah Rusia yang bermarkas di St Petersburg, berusaha memanipulasi politik di Amerika pada masa kampanye pilpres bahkan sampai saat ini.
"Data yang baru dirilis ini memperlihatkan betapa agresifnya Rusia untuk memecah belah rakyat Amerika berdasarkan ras, agama, dan ideologi," kata Richard Burr, ketua Komite Intelijen Senat dari kubu Partai Republik.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaBerikut fakta mengenai jelang tahun pemilu yang disukai hacker.
Baca SelengkapnyaPanel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca SelengkapnyaSebelumnya FBI menuding ancaman bom di TPS saat pemilu presiden berasal dari Rusia.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaBerikut penjelasan lengkap mengenai teknologi DeepFake AI yang sedang viral.
Baca SelengkapnyaPeneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya