Waketum PAN yakin SBY memiliki data terkait netralitas aparat di Pilkada

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan meminta pemerintah memberikan respons positif atas keluhan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal aparat tak netral di Pilkada. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan kepada publik bahwa Pilkada berjalan jujur dan adil.

"Sebaiknya ada respon positif dari pemerintah atau penyelenggara pemilu itu dalam Pilkada Serentak untuk menyampaikan kepada khalayak luas bahwa insya Allah tidak ada hal-hal yang barangkali dirasakan aspek subjektifitasnya," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

"Betul-betul jurdil, dijaga bersama-sama. Jangan sampai ada disintergrasi bangsa. Pilkada besok ini rasa Pilpres. Harus semua merasa puas. Yang menang mengayomi yang kalah menghormati yang menang," ujarnya.

Dia mengatakan semua alat negara, mulai dari TNI, Polri, BIN sampai ASN diimbau untuk menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Pemerintah siapa pun menjaga kondusifitas, lanjut dia, netralitas dari seluruh ASN, aparat dan segala macam.

Taufik meyakini informasi yang disampaikan oleh SBY tidak sembarangan dan sesuai fakta. Sebab, SBY pernah menjadi Presiden RI selama dua periode.

"Beliau apapun adalah mantan Presiden 2 periode. Artinya tidak sembarangan berbicara, pasti memiliki fakta," ungkapnya.

Sebelumnya, SBY mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).