Wakil Ketua DPR belum tahu soal surat Jokowi tolak revisi UU KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku belum mengetahui surat yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menkum HAM perihal penolakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya belum lihat suratnya. Saya cek dulu apa sudah diterima kesekjenan," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (23/6) DPR telah memutuskan memasukkan revisi UU KPK ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Sehingga, kata Taufik, surat pengajuan penolakan dari Presiden melalui Menkum HAM tersebut belum dapat dipastikan apakah akan diterima. Sebab, revisi UU KPK sudah dibahas di paripurna.

"Saya belum tahu. Yang sudah disahkan di paripurna apa bisa ditarik lagi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo mengambil sikap untuk menolak revisi Undang-undang KPK. Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mengirimkan surat resmi kepada DPR.

"Jadi saya mendengar Menkum HAM itu telah mengirimkan surat pada pimpinan DPR. Tapi saya belum lihat, jadi nanti cek aja," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6).

Pratikno menegaskan, tidak ada niatan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK. Jokowi lebih mengutamakan fokus untuk merevisi KUHP dan KUHAP yang memang itu sudah menjadi agenda sangat lama yang harus segera diprioritaskan.

"Hanya sayangnya sekarang ini kan sudah masuk prolegnas sebagaimana yang disampaikan DPR. Oleh karena itu presiden minta Menkum HAM untuk membicarakan dengan DPR. Nah makanya mungkin surat yang disampaikan Menkum HAM berkaitan dengan itu," jelasnya.