Wakil Ketua DPR: Bersatunya Elite Politik Saat Ini Preseden Buruk Bagi Demokrasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin harus kembali menghidupkan sikap kritis masyarakat. Sebab, dia menilai bergabungnya beberapa elite politik ke pemerintah bisa membuat preseden buruk untuk demokrasi Indonesia.
"Harus diakui, bahwa bersatunya elit politik saat ini, sebenarnya sebuah preseden buruk bagi demokrasi," kata Aziz di salam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).
Menurutnya saat ini oposisi sangat diperlukan. Karena itu, Jokowi perlu kembali menghidupkan saya kritis masyarakat.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
"Salah satu pihak yang bisa mengambil alih peran itu sekarang, adalah kelompok civil society, seperti mahasiswa, kelompok pro-demokrasi, aktivis HAM dan lingkungan, aktivis akti-korupsi, dan lain-lain," ungkapnya.
Selain itu, tambahnya, Jokowi-Ma'ruf juga diminta untuk membersihkan sisa-sisa keterbelahan politik akibat Pilpres 2019. Sehingga tujuan Indonesia bisa terlaksana dengan baik.
"Sebagaimana kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, segregasi kedua kelompok ini bisa meningkat tinggi hingga ke titik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.
"Untuk itu, agar menjamin terlaksananya tujuan pemerintah dalam lima tahun ke depan, sampah politik ini harus di bersihkan sesegera mungkin," tandasnya.
Diketahui, beberapa partai oposisi dikabarkan akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Partai yang santer disebut akan gabung di antaranya Partai Gerindra dan Partai Demokrat.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca SelengkapnyaPDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca SelengkapnyaSejumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UGM menggelar aksi mengajak Pratikno dan Ari Dwipayana untuk kembali 'pulang' ke jalan demokrasi.
Baca SelengkapnyaGangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaBusyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaPeristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaJika kekuatan pro pemerintah di Parlemen sangat kuat maka akan sulit menyampaikan kritik.
Baca SelengkapnyaUntuk itu, dia menilai lebih Ganjar mengalah mundur sebagai capres dan bergabung dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca Selengkapnya