Wakil Ketua DPR Pertanyakan Sumber Informasi Soal Kenaikan PPN yang Beredar
Merdeka.com - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen menjadi polemik. Sejumlah pihak melontarkan kritik terkait rencana tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran soal kabar yang tersebar di tengah masyarakat. Dia bertanya-tanya, dari mana masyarakat mendapatkan informasi tersebut.
"Saya juga bingung itu sumbernya dari mana yang beredar di masyarakat maupun di media sosial," ujar dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/6)
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
Menurut dia, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR. Apalagi kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat banyak.
"Sampai saat ini kita belum menerima apapun soal itu untuk kebijakan pemerintah. Juga kalau melalui UU, itu pasti akan dibahas antara DPR dan pemerintah," urai dia.
Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mengatakan, program paling penting yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni program pemulihan ekonomi nasional. Dia berpandangan, kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi justru tidak akan dijalankan dengan membebani masyarakat.
"Teman-teman DPR juga kemarin ketika mendengar isu itu sudah menyatakan bahwa hal seperti Insha Allah tidak akan terjadi. Dan mereka akan komit mengawal pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pandemi Covid-19 ini," imbuh Dasco.
Draft usulan dari Pemerintah, lanjut dia, belum sampai di DPR. Karenanya, dia sekali lagi menyampaikan rasa heran atas timbulnya polemik di tengah masyarakat.
"Kalau sampai meja pimpinan saja belum, apalagi sampai ke komisi terkait sehingga hal kemudian berkembang di masyarakat, di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya," tandas dia.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaPublik berhak menerima penjelasan lengkap terkait kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.
Baca SelengkapnyaAjib Hamdani menilai, opsi menaikkan tarif PPN ini menjadi sebuah dilema dalam konteks perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaRencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya