Follow
Wakil Ketua DPR tegaskan 2 jenderal jadi PJ Gubernur tak sesuai tupoksi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan penujukkan Irjen M Iriawan sebagai Penjabat (PJ) Gubernur dan Martuani Sormin sebagai PJ Sumatera Utara Martuani Sormin tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Karena, kata dia, akan cenderung mengurangi rasa demokrasi.
"Kalau mengangkat dari lain, tupoksi kepolisian kan bukan itu. Kalau bukan tupoksi ada kecenderungan bisa mengurangi rasa demokrasi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
"Kita sedang tegakkan jabatan seseorang sesuai tupoksi tentunya bisa mengurangi kadar demokrasi bahkan mendistorsi demokrasi," sambungnya.
-
Mengapa Kemendagri melantik Pj. Ketua TP PKK? Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketum TP PKK Nomor 012/KEP/PKK.PST/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Ketua TP PKK pada 6 Provinsi tanggal 22 Mei 2024.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Kenapa Jenderal Agus menjadi calon Panglima TNI? Agus mengatakan, prajurit TNI yang mau memegang jabatan Pangdam harus bintang dua. Pun demikian, untuk prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan Wakasad. Dia mengatakan, harus menjadi Pangdam dahulu, karena Pangdam itu membawahi satuan teritorial dan satuan operasi.
-
Mengapa Jenderal TNI Agus Subiyanto diusulkan? Agus Subiyanto akan menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada akhir November 2023.
Agus mengatakan, seharusnya penujukan itu harus didasari oleh tupoksi yang sesuai dengan jabatan Gubernur. Seperti sebelumnya PJ selalu dijabat oleh Eselon I Kemendagri.
"Selama ini hal dilaksanakan Plt kan eselon I kemendagri untuk jadi pejabat Plt," ujarnya.
Ia pun berharap penujukkan itu bisa sesuai ketentuan yang ada. Meskipun kewenangan berada di Mendagri.
"Memang Plt gubernur itu kewenangan dari Mendagri namun semuanya ketika harus menggunakan mazhab yang jelas," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya
RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
Anggota Polri yang menerima tawaran terjun langsung ke politik praktis maka harus segera mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca Selengkapnya