Wakil ketua MKD dari Gerindra tolak rekaman lengkap diperdengarkan
Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersikukuh tak ingin rekaman lengkap berdurasi sekitar 120 menit diperdengarkan dalam sidang perdana MKD. Menurutnya rekaman tersebut belum divalidasi. Sedangkan yang sudah divalidasi hanya bagian kecil, 11 menit 38 detik.
"Tapi menurut tata acara MKD alat bukti berupa elektronik harus divalidasi dulu. Belum diverifikasi. Kalau menurut tata beracara alat bukti elektronik harus divalidasi saksi ahli. Kalau belum tak bisa dijadikan alat bukti," kata Dasco di sela sidang perdana MKD meminta keterangan Menteri ESDM Sudirman Said di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12).
Menurut Dasco, Sudirman ternyata tidak tahu banyak mengenai risiko pembongkaran rekaman percakapan tersebut. Sebab di dalam transkrip rekaman lengkap banyak nama eksekutif yang disebut.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Bagaimana proses verifikasi SKCK Anies Baswedan? 'Proses verifikasi itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insya allah selesai,' kata Anies.
"Kita lihat tadi sebagian ya Pak Sudirman banyak gak tahunya tentang rekaman yang dia laporkan sendiri. Dia kan menerangkan saja bahwa dapat dari Pak Maroef. Nanti kita cek ke Pak Maroef," ujarnya.
Bagi Dasco di sidang perdana tadi, kebanyakan pertanyaan hanya menjurus para pendalaman. Sebab selama ini belum ada pihak yang bisa dimintai klarifikasi secara lengkap.
"Kalau tadi kan kita lebih banyak memuaskan rasa ingin tahu kawan-kawan kemarin yang belum terpuaskan karena tak ada verifikasi," pungkasnya.
Sebelum Dasco memberikan keterangan. Ketua sidang Surahman Hidayat melakukan skors.
"Dengan ini saya menyatakan sidang diskors sampai nanti pukul 16.00," kata Surahman. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Ketua Tim TDK Todung Mulya Lubis
Baca SelengkapnyaSaksi tolak perhitungan suara hasil rekapitulasi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Badung
Baca SelengkapnyaMeski tidak menyebut siapa sosoknya, namun Todung mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan saksi.
Baca SelengkapnyaMK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaKeempat menteri yang akan hadir adalah Menko PMK, Menko Perekonomian, Mendag dan Menkeu
Baca SelengkapnyaNoken adalah sistem pemungutan suara dengan cara ikat yang khusus untuk sejumlah kabupaten.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca SelengkapnyaBadan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU
Baca SelengkapnyaGerindra menilai tidak bisa membatalkan keputusan MK soal syarat Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaDokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon Almas Tsaqibbirru ternyata tidak ditandatangani oleh kuasa hukum dan Almas.
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca Selengkapnya