Walk out paripurna UU Pemilu, PAN bantah membangkang dari pemerintah

Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting pada Sidang Paripurna, Jumat (21/7) dini hari. Aksi 'walk out' PAN itu berbeda dengan koalisi pemerintah yang menyatakan sidang paripurna harus dilanjutkan dan diputuskan memilih opsi presidential threshold 20-25 persen.

PAN lagi-lagi berbeda sikap dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun Sekjen PAN Edy Soeparno membantah dalam pengesahan Undang-undang Pemilu, PAN telah membangkang dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Enggak (membangkang) kita selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke mereka apa yang menjadi kendala kita," kata Edy saat dihubungi, Jumat (21/7).

Akibat perbedaan sikap dengan pemerintah tersebut, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh politikus PAN Asman Abnur menjadi sorotan. Edy enggan berandai-andai jika koleganya itu bakal ditendang dari kabinet karena PAN sering berbeda sikap dengan pemerintah.

"Saya enggak mau berandai-andai. Nanti kita lihat saja seperti apa," ujarnya.

Edy menyebutkan partainya akan berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai tahun 2019.

"Komitmen kita tetap sebagai pendukung pemerintah sampai 2019," ujarnya.