Wapres JK: Golkar bisa juara dunia, dalam 4 tahun dipimpin 5 ketua partai
Merdeka.com - Dalam tiga tahun terakhir, Partai Golkar telah menggelar tujuh kali musyawarah tingkat nasional (Munas). Bahkan di penghujung 2017 ini, Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Munaslub tahun ini untuk mengganti Ketua Umum partai yang kini mendekam di balik tahanan KPK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berkelakar. JK sapaan akrabnya menyebut, Golkar bisa mencatat rekor. Kategorinya, jumlah terbanyak pergantian ketua umum partai dalam waktu singkat.
"Golkar ini hebat, ini juara Indonesia mungkin juara dunia. Tidak ada partai yang 4 tahun, 5 ketuanya," ujar JK sembari tertawa di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/12).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang akan kejutan di Golkar? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons soal isu kedatangan Jokowi ke Jakarta untuk menjadi kader Partai Golkar. Dia memastikan akan ada kejutan Kamis sore ini di Markas DPP Partai Golkar.
-
Dimana Golkar punya kursi terbanyak? Dari keempat partai pengusung Prabowo Subianto, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.
Pada tahun 2013, Golkar dipimpin Aburizal Bakri. Pasca Pilpres 2014, Golkar mengalami dualisme kepemimpinan kemudian dimenangkan kubu Agung Laksono. Agung ditetapkan menjadi Ketua Umum Golkar.
Pada Munaslub 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center, Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Agung. Karena terbelit kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto mengundurkan diri dan menunjuk Idrus Marham menduduki kursi Plt Ketua Umum.
Guna mencari Ketua Umum definitif, Golkar menggelar rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada 13 Desember 2017. Hasilnya, Airlangga Hartarto ditetapkan menjadi Ketua Umum menggantikan Setya Novanto.
"(Ketua Umumnya) Ical, Agung, Novanto, Idrus, Airlangga. Ada enggak yang mengalahkan?" ucapnya dengan terkekeh.
Perlu diketahui, saat ini Golkar tengah menggelar Munaslub di JCC, Jakarta. Dalam Munaslub ini, Airlangga Hartarto akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum definitif. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil menyinggung, Ketum Golkar tidak melulu harus menjadi calon presiden.
Baca SelengkapnyaUntuk angka satu tersebut yang dimaksudnya yakni Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPartai Beringin tua kembali panas. Kini, giliran Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJK menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga memimpin Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tak merespons banyak mengenai polemik 'tukar guling' kursi menteri dengan Ketua MPR.
Baca Selengkapnya