Follow
Wapres JK Kritik Sikap Parpol di Indonesia Tak Ada yang Tegas
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik sikap partai politik di Indonesia yang tidak tegas. Pasalnya dalam satu situasi tertentu, partai oposisi bisa saja mengubah sikap menjadi mendukung pemerintah.
Situasi tersebut, menurutnya, sudah menjadi tradisi politik di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Wapres JK di hadapan mahasiswa kuliah umum Universitas Paramadina di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat.
"Apa yang terjadi di politik kita ya seperti itu, kadang dibutuhkan hari ini oposisi, besok masuk pemerintah lagi. Itu juga situasi yang khas. Sehingga tidak ada partai pemerintah yang jelas, dan oposisi yang jelas macam mana. Tergantung kasusnya," katanya, Kamis (17/1).
-
Dimana pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA berlangsung? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Kapan pemilu presiden di Indonesia? Pada 2024 nanti, Indonesia akan dihadapkan pada dua pemilihan umum, pemilihan presiden pada Februari, dan pemilihan kepala daerah pada November.
-
Kapan Pilkada pertama kali diadakan di Indonesia? Pilkada pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2005 setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Walaupun berbeda beda sikap politik, politisi Golkar ini mengungkapkan, tidak ada permusuhan. Inilah yang membuat demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.
"Beda dengan di Amerika. Kalau Demokrat bilang begini, Partai Republik begini. Kita tidak. Besok Golkar tidak mau dukung Jokowi, satu tahun lagi bisa jadi menteri juga. Seperti itulah politik Indonesia," tutup JK.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca Selengkapnya
Civitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Jokowi dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.
Baca Selengkapnya
nies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.
Baca Selengkapnya
Di depan Ganjar, Mahasiswi Unpar bicara soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena.
Baca Selengkapnya
Kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka.
Baca Selengkapnya
Dalam arahannya, Megawati dua kali menyebut nama Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca Selengkapnya
Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menjawab soal kritikan dari BEM UGM
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca Selengkapnya