Follow
Wapres JK: Pilkada sudah selesai dan lupakan perbedaan SARA
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak semua rakyat kembali pada tujuan utama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Semua persoalan yang timbul sebagai dampak panasnya suhu politik saat Pilkada DKI, seharusnya sudah selesai.
"Jangan karena pilkada menyebabkan keadaan bangsa kita seperti ini. Pilkada sudah selesai, artinya persoalan juga dianggap selesai," kata Wapres Jusuf Kalla di rumah dinasnya, seperti dilansir Antara di Jakarta, Senin (15/5).
Saat gelaran Pilkada DKI Jakarta, warga terbelah karena mendukung salah satu calon gubernur. Kemudian menyudutkan yang lain dengan berbagai isu. Persoalan ini banyak ditemui terutama di media sosial.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
"Kita saling memaafkan tidak usah lagi kita persoalkan. Kalau mau memperpanjang tidak akan pernah habis karena bangsa ini besar," katanya.
JK sapaan akrabnya meminta semua pihak kembali bersatu. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus bisa menyatukan kembali masyarakat.
"Sehingga tidak menimbulkan kalah menang. Juga seluruh masyarakat kembali bersatu melupakan perbedaan-perbedaan karena agama, suku, dan bangsa. Mari kita bersatu," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Diperlukan sikap lapang dada dalam menerima hasil pemilihan bagi seluruh pihak yang berkompetisi
Baca Selengkapnya
Jika sebelumnya begitu kencang hembusan politik identitas, sekarang isunya bergeser menjadi oligarki dan dinasti politik.
Baca Selengkapnya
Aria Bima mengajak masyarakat untuk membuka sekat-sekat perbedaan yang terjadi saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Perlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa
Baca Selengkapnya
"Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling sapa tidak boleh," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia tetap menjaga demokrasi dan moralitas jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemilu 2024 menimbulkan adanya gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Jokowi melihat yang tetap dibicarakan netizen adalah soal tukang kayu, padahal sedang ramai mengenai Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil (RK), merespons Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyebut debat cagub-cawagub Jakarta masih terlalu normatif.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, hal ini dapat dipidana apabila narasi tersebut sampai ke tahap fitnah yang diarahkan kepada calon kepala daerah saat proses kampanye.
Baca Selengkapnya