Follow
Wapres JK Sebut 3 'Kartu Sakti' Jokowi Akan Menaikkan Anggaran Bansos
Merdeka.com - Calon Presiden Petahana Joko Widodo sempat mengatakan akan mengeluarkan tiga kartu sakti untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tidak masalah terkait hal tersebut. Dia menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.
"Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hafal tapi bansos sudah ada," katanya, Selasa (26/2).
Dia menjelaskan, dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.
-
Kapan bansos KJP Plus cair di tahap pertama tahun 2024? 'Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini (untuk tahap pertama 2024),' kata Plt. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin dikutip dari Antara, Minggu (9/6).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa hadiah yang diberikan Jokowi? Hadiahnya, sebuah sepeda pemberian presiden.
"Itu bansos yang diperluas," kata JK.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga 'kartu sakti' capres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengganggu APBN negara. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi. Menurut Hendrawan, program kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.
"Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2).
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan masuk ke APBN.
"Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR," ungkapnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Ace mengatakan jika anggaran Rp 496,8 triliun merupakan anggaran perlinsos.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca Selengkapnya
"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Program KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil maupun Pramono Anung mengaku tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan program-program Kartu Sakti yang dicetuskan oleh Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
KTP Sakti membuat rakyat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan.
Baca Selengkapnya