Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK sebut polisi parlemen tidak diperlukan

Wapres JK sebut polisi parlemen tidak diperlukan Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan adanya polisi parlemen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap rencana itu belumlah terlalu penting dan mendesak.

"Saya kira tidak (tidak urgen), bahaya saya kira. DPR bagian dari security, masalah nanti," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/4).

Lebih lanjut, JK mengaku belum diajak membahas soal rencana polisi parlemen tersebut. Menurut JK, pengamanan di DPR saat ini sudah lebih dari cukup dipegang oleh Pamdal (Pengamanan Dalam DPR).

"Belum, itu mesti polisi dulu, undang-undang bisa enggak, sipil itu pakai senjata contohnya," ucap JK.

"Kan ada ke dalam, di luar ada polisi, saya kira tinggal penempatannya. Kalau ada masalah nembak-nembak, nanti DPR kan bisa kena, hehe," imbuhnya seraya tertawa.

Lebih jauh, kata JK, bukan hanya persoalan penghematan anggaran saja yang menjadi masalah bila polisi parlemen direalisasikan. Tetapi tentang aturan atau undang-undang mengenai hal tersebut.

"Ya tentu saja, bukan soal penghematan, apa perlu polisi sipil (di DPR) bersenjata, toh undang-undang mengatakan polisi yang pakai senjata. Satpol PP kan enggak ada yang pakai senjata, pakai pentungan aja kan. Apalagi orang yang ke DPR demo, masak mau ditembak," tutup JK.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres

Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus

JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
PKS dan Demokrat: Seharusnya Presiden Tak Perlu Bilang Pegang Data Intel 'Jeroan' Partai Politik
PKS dan Demokrat: Seharusnya Presiden Tak Perlu Bilang Pegang Data Intel 'Jeroan' Partai Politik

PKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.

Baca Selengkapnya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat
JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat

Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Desak Jokowi Koreksi soal Presiden Boleh Memihak: Berbahaya!
VIDEO: Ganjar Desak Jokowi Koreksi soal Presiden Boleh Memihak: Berbahaya!

Ganjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara

Baca Selengkapnya
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh

Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.

Baca Selengkapnya
Isu Kabinet Prabowo Jadi 40 Menteri, JK Anggap Sangat Politis
Isu Kabinet Prabowo Jadi 40 Menteri, JK Anggap Sangat Politis

JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.

Baca Selengkapnya