Wapres Jusuf Kalla Sebut Doa Neno Warisman Kampanye yang Keliru

Merdeka.com - Acara Munajat 212 di Monas mendapat sorotan lantaran dinilai disusupi agenda politik terkait dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Selain itu beredar video doa Neno Warisman yang dinilai tak pantas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi doa Neno Warisman yang dibacakan saat Acara Munajat 212. JK yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin menilai pernyataan Neno adalah bentuk kampanye yang keliru.

"Saya kira keliru. Yang namanya kampanye. Kampanye keliru," kata JK usai menghadiri silaturahmi dengan para Kiyai Muda di Surabaya, Jawa timur, Sabtu (23/2).

Untuk diketahui, beredar video saat Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman, membacakan 'Puisi Munajat 212'. Potongan video saat Neno membacakan puisi itu ramai dibagikan di media sosial. Salah satu kutipan yang dibicarakan Neno yaitu terkait jika tidak memilih capres-cawapres nomer urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno khawatir tidak akan menyebah Allah.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan seharusnya doa adalah untuk kepentingan yang baik dan memuliakan Tuhan.

"Sejak kecil kami diajarkan doa. Doa itu memuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa itu juga memuliakan para leluhur. Doa itu untuk kepentingan yang baik. Enggak ada kami diajarkan doa itu paksa memaksa," jelasnya usai menghadiri deklarasi dukungan Paguyuban Rama Sinta di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/2).

Sebelumnya, Bawaslu menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ahmad Muzani mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran kampanye di aksi munajat 212, Kamis (21/2). Sebab, kata dia memang wewenang Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran atau tidak.

"Apakah itu ada unsur atau tidak, biar Bawaslu. Selalu saja kalau ada selisih paham dua belah pihak selalu merujuknya ke Bawaslu karena Bawaslu itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ini salah jalur atau tepat jalur," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2).