Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wasekjen Golkar desak munaslub secepatnya, tak perlu ada Plt ketum

Wasekjen Golkar desak munaslub secepatnya, tak perlu ada Plt ketum Tubagus Ace Hasan Syadzily. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus segera dilakukan menyusul penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP. Dia juga berpendapat tidak ada keharusan penunjukan pelaksana tugas ketua umum saat pucuk kepemimpinan Golkar kosong.

"Seharusnya, secepatnya dilaksanakan munaslub tanpa harus ada pelaksana tugas. Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan mengantarkan ke munaslub," ujar Ace di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (21/11).

Dia beralasan pentingnya pelaksanaan munaslub agar upaya penyelamatan Partai Golkar yang saat ini masuk dalam masa krisis bisa dilakukan secepatnya.

Selain itu, Ace menambahkan adanya munaslub akan berdampak terhadap sistem organisasi kepartaian. Yang mana saat munaslub memilih siapa ketua umum definitif, sehingga perjalanan organisasi partai bisa berjalan dengan baik.

"Yang dibutuhkan adalah gimana caranya munas dilaksanakan secepatnya, supaya organisasi bisa berjalan sesuai fungsinya," tukasnya.

Pengurus DPP Partai Golkar hari ini menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Salah satu pembahasan yang akan dikemukakan adalah konsolidasi partai di tengah guncangan kekosongan ketua umum partai.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham pun digadang-gadang menggantikan sementara posisi Setya Novanto sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Idrus mengatakan Plt ketua umum diatur dalam AD ART yang berlaku di Golkar.

"Ketua umum sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan tata kerja utamanya itu mengatakan, bahwa ketua umum itu memberikan delegasi kewenangan kepada siapa saja utamanya kepada beberapa orang yang jabatan disebut di situ," ucap Idrus.

"Ada ketua harian, ada korbid, bendahara umum, ada Sekjen ini semua bisa diberikan pendelegasian wewenang. Sehingga ini ada. Tapi meskipun demikian tetap nanti akan disampaikan di dalam rapat pleno," ujarnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan

Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.

Baca Selengkapnya
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto

Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Senior Golkar Ingin Airlangga Diganti: Luhut Paling Punya Kapasitas Jadi Ketum
Senior Golkar Ingin Airlangga Diganti: Luhut Paling Punya Kapasitas Jadi Ketum

Menurutnya, karena waktu yang sangat mepet dengan Pemilu 2024, maka Luhut yang menjadi prioritas.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Tidak Ada Munaslub, Kalau Minat jadi Ketum Golkar di 2024
Airlangga: Tidak Ada Munaslub, Kalau Minat jadi Ketum Golkar di 2024

Airlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
DPD Golkar NTT: Agung Laksono Sudah Bilang Enggak Ada Munaslub
DPD Golkar NTT: Agung Laksono Sudah Bilang Enggak Ada Munaslub

Dia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Airlangga 'Digoyang' Isu Munaslub Golkar, Begini Reaksi Bamsoet
Airlangga 'Digoyang' Isu Munaslub Golkar, Begini Reaksi Bamsoet

Politikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.

Baca Selengkapnya
Hilal Sosok Plt Ketua Umum Golkar, Mengerucut ke Agus Gumiwang
Hilal Sosok Plt Ketua Umum Golkar, Mengerucut ke Agus Gumiwang

Adies mengatakan pihaknya akan memutuskan kandidat Plt Ketum melalui rapat pleno yang digelar pada malam ini Selasa (13/8) dengan dihadiri pengurus.

Baca Selengkapnya
Airlangga Mundur dari Kursi Ketum, Golkar Jadwalkan Rapat Pleno 13 Agustus Tentukan Plt dan Munaslub
Airlangga Mundur dari Kursi Ketum, Golkar Jadwalkan Rapat Pleno 13 Agustus Tentukan Plt dan Munaslub

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut informasi itu dia terima dari Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Erwin Aksa.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Munas Golkar Digelar Desember 2024
Airlangga: Munas Golkar Digelar Desember 2024

Airlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Baca Selengkapnya