Wasekjen Golkar: Jika Setnov tetap jadi ketum, kerja keras kita harus ditingkatkan
Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengakui gejolak di internal partai mereda setelah adanya putusan Hakim tunggal Cepi Iskandar memenangkan gugatan praperadilan Setya Novanto. Dengan kemenangan Setnov, Sarmuji mengklaim agenda rapat pleno penonaktifan dari kursi ketum bisa berubah.
Agenda rapat pleno sebelumnya yakni mendengarkan jawaban Setnov atas rekomendasi pengunduran diri dan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum. Rekomendasi itu keluar setelah adanya hasil kajian elektabilitas Golkar yang merosot karena Setnov tersangka.
"Pasca praperadilan sedikit mereda, tapi nanti tergantung peserta rapat pleno bagaimana menghitung keadaan," kata Sarmuji di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana Golkar bekerja keras? 'Kerja keras daripada tokoh-tokoh Golkar saya lihat di berbagai daerah yang saya datangi, yang saya kampanye dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi, saya kunjungi, dalam kampanye Pemilu yang baru saja lewat,' ucap Prabowo.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Sarmuji menyebut, sebenarnya jika Setnov tidak terjerat kasus atas bebas murni, langkah untuk mengembalikan citra baik dan gerak organisasi akan lebih mudah.
"Pertama dari sisi citra, kedua dari sisi gerak organisasi lebih cepat. Karena Pak Novanto kembali bisa memimpin kita. Kalau Pak Novanto bebas murni tidak tersangkut kasus lagi bisa rebound cepat," tegasnya.
Meski demikian, dia mengakui kasus Setnov mempengaruhi elektabilitas dan stabilitas Golkar. Akan tetapi, apabila seluruh kader menginginkan Setnov bertahan di posisi ketum, maka konsekuensinya harus meningkatkan kinerja untuk memperbaiki elektabilitas partai.
"Cuma kalau kita memutuskan beliau bertahan kita harus memiliki langkah yang kompensasi semua itu. Pak Novanto dengan segala masalahnya memimpin partai tentu kerja keras kita harus ditingkatkan," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar tanpa utang.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaSri Wahyuni terpilih sebagai ketua baru Forsesdasi dalam Rakernas Forsesdasi di Mataram.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPansel mengumumkan sebanyak 236 orang (71%) dari 318 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK,
Baca SelengkapnyaSetyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaKomisaris Jenderal Setyo Budiyanto telah resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaSetyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya