Wasekjen Golkar sebut sudah banyak DPD I desak gelar munaslub
Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku mendengar informasi sudah banyak DPD-DPD I yang mendesak digelarnya munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum. Syarat munaslub bisa digelar jika 2/3 DPD Partai Golkar memberikan dukungan.
"Saya belum tahu tapi menurut informasi yang saya dapatkan sudah sangat banyak. Saya belum lihat pastinya tapi sudah mendekati iya," ujar Ace di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11).
Ace menjelaskan desakan DPD-DPD I untuk menggelar munaslub sah saja meski rapat pleno memutuskan menunggu keputusan praperadilan Setnov sebelum menentukan langkah berikutnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Dimana Golkar punya kursi terbanyak? Dari keempat partai pengusung Prabowo Subianto, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Keputusan rapat pleno, kata Ace, adalah hal yang berbeda dengan desakan DPD walaupun keduanya dijamin oleh AD/ART Partai Golkar.
"Sebagai upaya penyelamatan partai yang diinisiasi DPD I adalah sah menurut organisasi," jelasnya.
Jika syarat dukungan 2/3 DPD lebih dulu terpenuhi daripada putusan praperadilan maka DPP diminta segera menindaklanjuti dengan menggelar munaslub.
"Menurut saya yang terlebih dahulu paling cepat. Jika yang paling cepat misalnya desakan munaslub maka sebaiknya DPP Golkar merespons lebih cepat lagi karena itu dijamin dalam AD/ART," tandasnya.
Oleh karena itu, dia berharap munaslub untuk mengganti Setnov bisa digelar sebelum tahun baru 2018. Munaslub harus segera dilakukan agar tidak mengganggu persiapan Pilkada dari Partai Golkar, verifikasi partai di Pemilu serta mendapat kepastian soal Ketua DPR pengganti Setnov.
"Kita berharap sebelum tahun baru artinya pertengahan Desember paling maksimal harus segera digelar karena menyangkut agenda politik yang lain yang lebih penting," tukasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB gelar rapat pleno finalisasi usung Capres Cawapres
Baca SelengkapnyaGolkar merespons kabar Ade Ginanjar akan menjadi pasangan Dedi Mulyadi di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaAirlangga Terbitkan 1.040 Penugasan untuk Pilkada 2024
Baca Selengkapnya