Wasekjen PAN ke Luhut: Kenapa mesti marah dan mengancam?
Merdeka.com - Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai sikap pemerintah yang ditunjukkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan justru bakal membangun persepsi negatif terhadap program sertifikasi tanah Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah, menurut dia, seharusnya introspeksi dan kalau kritik Amien Rais dinilai salah, sampaikan dengan benar bukan dengan marah-marah.
"Kalau ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi. Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan di balik program itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/3).
Menurutnya, harusnya rakyat yang marah kepada pemerintah. Sebab, banyak kesenjangan yang ditunjukkan dengan banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, juga banyak yang belum memiliki tanah. Dia mengkritik sikap pemerintah yang berlebihan dalam pemberian sertifikat tanah.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
"Kalau mau fair, selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah di mana-mana, mestinya pemerintah juga menunjukkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah. Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah. Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat," kata Saleh.
Diberitakan sebelumnya, politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais menyindir Presiden Joko Widodo soal program bagi-bagi sertifikat tanah. Amien menyebut ini pembohongan. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pun tak terima.
Luhut marah menanggapi pernyataan Amien Rais ini. Dia mengancam balik akan membuka dosa-dosa yang dimiliki mantan Ketua MPR itu.
"Kau merasa paling bersih, kamu boleh ngomong. Tapi dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam saja lah. Tapi jangan main-main. Kita bisa cari dosamu sampai dapat," ancam Luhut.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat sedang dibuat meradang akibat ulah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaLuhut bahkan meminta mereka untuk pindah dari Indonesia bila dianggap semua jelek.
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaLuhut bercerita laporannya pada Jokowi dan Prabowo soal family office dan business
Baca SelengkapnyaPengacara Haris Azhar lantas mempertanyakan perihal ancaman yang dilakukan bisnis tambang pejabat negara.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaFaisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya