Wasekjen PKS nilai rangkap jabatan Airlangga mengkhianati amanah

Merdeka.com - Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menilai, sikap presiden yang membiarkan adanya rangkap jabatan di internal kabinetnya sebagai bentuk pengkhianatan amanah. Sebab, seseorang dalam menyandang amanat kepemimpinan itu sangat berat dan dituntut untuk dapat fokus dalam mengerjakan tanggung jawabnya.

"Perangkapan jabatan mengkhianati amanah bahwa kepemimpinan itu berat dan fokus," kata Mardani saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/1).

Mardani mengomentari rangkap jabatan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar dan Menteri Perindustrian di kabinet kerja Jokowi-JK.

Menurut Mardani, posisi Airlangga yang juga merupakan ketua umum partai politik, diprediksi akan mengganggu kinerjanya sebagai menteri perindustrian.

"Apalagi merangkap ketua partai di tahun politik. Kemungkinan akan banyak dibebani target-target politik," sebut anggota komisi II DPR RI itu.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah sikap Presiden Jokowi dapat dinilai sebagai bentuk kebohongan publik, sebab antara pernyataannya yang melarang rangkap jabatan para pembantunya tetapi justru di langgarnya sendiri, ia enggan mengamininya.

"Perlu dicek kembali (masuk pada pembohongan publik atau tidak,red), tetapi itu memberi contoh buruk bagi publik. Karena beliau (presiden) mengatakan jangan rangkap jabatan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi di awal pemerintahannya melarang menteri kabinet rangkap jabatan. Terbukti, Tjahjo Kumolo menanggalkan jabatan Sekjen PDIP saat ditunjuk jadi Mendagri. Begitu juga Puan Maharani yang meninggalkan jabatan struktur di DPP saat menjadi Menko PMK.

Selanjutnya, Hanif Dhakiri menanggalkan jabatan sekjen PKB saat ditunjuk jadi Menaker. Jabatan Hanif diganti oleh Abdul Kadir Karding.