Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wasekjen PPP Sebut RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk Lindungi Moral Bangsa

Wasekjen PPP Sebut RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk Lindungi Moral Bangsa PPP putuskan Muktamar IX dipercepat. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menegaskan RUU Larangan Minuman Beralkohol (minol) sangat penting untuk menjadi undang-undang. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyebut, RUU tersebut bukan demi umat Islam saja tapi bagi generasi penerus bangsa.

"Jangan serta merta RUU ini disebut demi kepentingan Islam saja, tidak, ini demi kepentingan bangsa. Kebetulan memang minuman beralkohol dilarang dalam Islam," kata Awiek dalam diskusi daring, Rabu (18/11).

"Pengaturan ini untuk melindungi generasi bangsa. Kita melindungi moral anak bangsa. Bukan berarti kami lakukan berdasar aksi agama," lanjutnya.

Awiek menyebut, masyarakat sudah menantikan adanya aturan larangan minol. Sebab, tiap hari ada saja korban berjatuhan akibat alkohol.

"Kehadiran RUU ini memang sangat dinanti masyarakat," katanya.

"Hampir tiap bulan ada korban bahkan korban meninggal, Itu selalu ada tiap bulan," tambahnya.

Anggota Baleg itu pun menegaskan, besarnya keuntungan minol dari sektor pariwisata tidak sebanding dari generasi muda yang rusak.

"Kalau alasan pariwisata, berapa persen sih aspek wisata yg andalkan minol? Dan aspek ekonomi berapa pemasukan aspek ekonomi? Dibandingkan aspek kerusakan akibat minol, tiap bulan ada korban," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya

Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Baca Selengkapnya
Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR
Bisakah Aturan Produk Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan? Begini Penjelasan Anggota DPR

Anggota DPR meminta Kemenkes sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan petani, pekerja.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Penyempurnaan Konstitusi Bukan Hal yang Haram
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Penyempurnaan Konstitusi Bukan Hal yang Haram

Ma'ruf menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Baca Selengkapnya
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.

Baca Selengkapnya
Isi Pakta Integritas Ijtima Ulama Dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Isi Pakta Integritas Ijtima Ulama Dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Anies berharap dengan dukungan ulama ini, jangkauannya akan semakin meluas.

Baca Selengkapnya
Ini Cara Jitu yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Turunkan Konsumsi Rokok
Ini Cara Jitu yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Turunkan Konsumsi Rokok

Pelaku usaha selama ini sudah komitmen terhadap aturan sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.

Baca Selengkapnya
Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga
Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga

Pihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

Baca Selengkapnya
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Bertemu Wapres Ma’ruf, Ulama Madura Keberatan Alat Kontrasepsi Masuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Ulama Madura ditengarai keberatan dengan poin e mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.

Baca Selengkapnya
Wapres Ingatkan BNPT: Gerakan Radikal Terorisme Tumbuh Subur Jelang Pemilu
Wapres Ingatkan BNPT: Gerakan Radikal Terorisme Tumbuh Subur Jelang Pemilu

Ma’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.

Baca Selengkapnya
Menkes Sebut Jokowi Terbitkan Aturan Turunan UU Kesehatan Bulan Ini
Menkes Sebut Jokowi Terbitkan Aturan Turunan UU Kesehatan Bulan Ini

UU Kesehatan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (11/7).

Baca Selengkapnya
Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa, Wapres: Tanggung Jawab Ulama menjaga Negara, Jangan sampai Menyimpang
Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa, Wapres: Tanggung Jawab Ulama menjaga Negara, Jangan sampai Menyimpang

Menurut Ma’ruf, Ijtima Ulama menjawab masalah yang dihadapi umat dan rutin digelar tiga tahun sekali.

Baca Selengkapnya