Wiranto Bersumpah Tak Pernah Konspirasi dengan KPU demi Menangkan Capres
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menepis terjadi kecurangan di Pilpres 2019. Terlebih, kecurangan itu disebut terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Masif dan Brutal (TSMB).
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Jakarta.
"Tidak ada yang namanya terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Wah, itu seram sekali," kata Wiranto, Kamis (15/5).
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Bagaimana cara mengetahui konspirasi? Pada akhirnya, orang-orang hanya mampu menebak dan menduga-duga apa yang akan terjadi selanjutnya dari rencana konspirasi tersebut.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas asas Pemilu? Asas jujur menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilu? Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga pengaturan tahapan pemilu.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
Dia menegaskan, jika memang adanya konspirasi, maka aktor utamanya adalah Menko Polhukam.
"Kalau ada konspirasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu, aktornya kan Menko Polhukam. Saya pasti tahu," jelas Wiranto.
Karena itu, masih kata dia, untuk meyakinkan masyarakat hal tersebut tidak ada. Dirinya pun berani bersumpah.
"Dan saya berani bersumpah di bulan puasa ini Demi Allah Yang Maha Kuasa enggak pernah ada niatan, pemikiran, tindakan. 'Eh pak KPU sini ya kita rundingan kita menangkan nomor sekalian' enggak pernah ada. Sehingga tidak ada TSM," pungkasnya.
Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, Prabowo tidak mempercayai hasil Pilpres dan menolaknya, lantaran dianggapnya banyak kecurangan secara sistematis, terstruktur, masif, dan brutal.
Namun, berbeda dengan hasil Pemilu Legislatif, dimana pihaknya yakin dengan hasil itu. Walaupun ada pelanggaran, hanya sedikit.
"Di Pilpres itu ada indikasi penyelenggara negara bermain. Beda dengan Pileg. Pileg ada pelanggaran, tapi tidak TSMB (terstruktur, sistematis, masif, dan brutal)," kata Andre.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan membantah ada pakta integrigas BIN dan PJ Bupati Sorong menangkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaSosok Soenarko, Mantan Danjen Kopassus yang Dulu Bela Prabowo Kini Pimpin Demo Kecurangan Pemilu di KPU
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMegawati menginginkan agar Pemilu berjalan tanpa adanya permainan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca Selengkapnya