Wiranto: Jangan teriak pemerintah seperti Orba, saya kan ada di sana
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dituding lebih kejam dari rezim Orde Baru karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menko Polhukam Wiranto heran dengan tudingan pemerintah dicap lebih kejam dari Orde Baru karena menerbitkan Perppu tersebut. Wiranto bercerita dirinya pernah terlibat dalam pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Dia menegaskan Orde Baru sangat berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Saat Orde Baru, lanjut Wiranto, segala hal dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, di era sekarang, pemerintah sangat demokratis dalam setiap kebijakannya sehingga sangat berbeda dengan Orde Baru.
-
Siapa pemimpin Orde Baru? Orde Baru merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
-
Kenapa Orde Baru dibentuk? Orde Baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain: Terjadinya Peristiwa G30S PKI Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya.
-
Kapan Orde Baru dimulai? Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
-
Apa tujuan Orde Baru? Tujuan Orde Baru Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.
-
Siapa saja yang menjadi korban kekejaman Orde Baru? Mirisnya, pasca tragedi 1965, banyak umat Buddha di kampung Sekar Gadung serta umat agama lain yang bersinggungan dengan ajaran kejawen menjadi korban kekejaman pemerintah Orde Baru.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
"Jangan teriak-teriak ini pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan ada di sana (Orde Baru). Saya tahu ujungnya Orde Baru kan saya ada di sana. Kalau dengan cara dulu lebih gampang. Ini (sekarang) sangat demokratis," kata Wiranto di Kantornya, Senin(17/7).
Wiranto mengingatkan kepada pihak yang menolak Perppu tersebut untuk membawa ke jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah bersikap demokratis dengan tak mempemasalahkan penolak Perppu tersebut. Apalagi, Wiranto menjelaskan, Perppu harus pula disetujui oleh DPR yang membuktikan bahwa pemerintah tak asal dalam menerbitkan Perppu.
Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, membuka diri bagi penolak Perppu untuk datang apabila ingin menyampaikan keberatan terhadap isi dari Perppu tersebut.
"Kalau tidak setuju datang ke kantor saya bicarakan. Kalau enggak setuju berikan jalan keluar. Jangan teriak-teriak. Ini pemerintah seperti Orde Baru," ujarnya.
Pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk otoriter dari pemerintah. Menurut Yusril, hal itu tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas tersebut.
"Dengan Perppu yang baru ini, Menkum HAM dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkum HAM untuk membubarkan ormas, tanpa Menkum HAM bisa menolak kemauan presiden," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7). (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaMenurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaRibka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru
Baca SelengkapnyaAirlangga menyatakan bahwa saat ini sudah masuk orde reformasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca SelengkapnyaOrba tidak merasa puas memakamkan Bung Karno di Blitar untuk menjauhkan rakyat.
Baca SelengkapnyaNusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru
Baca SelengkapnyaDjarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya