Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wiranto: Jangan teriak pemerintah seperti Orba, saya kan ada di sana

Wiranto: Jangan teriak pemerintah seperti Orba, saya kan ada di sana Konpers penerbitan Perppu tentang Ormas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dituding lebih kejam dari rezim Orde Baru karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menko Polhukam Wiranto heran dengan tudingan pemerintah dicap lebih kejam dari Orde Baru karena menerbitkan Perppu tersebut. Wiranto bercerita dirinya pernah terlibat dalam pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Dia menegaskan Orde Baru sangat berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Saat Orde Baru, lanjut Wiranto, segala hal dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, di era sekarang, pemerintah sangat demokratis dalam setiap kebijakannya sehingga sangat berbeda dengan Orde Baru.

"Jangan teriak-teriak ini pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan ada di sana (Orde Baru). Saya tahu ujungnya Orde Baru kan saya ada di sana. Kalau dengan cara dulu lebih gampang. Ini (sekarang) sangat demokratis," kata Wiranto di Kantornya, Senin(17/7).

Wiranto mengingatkan kepada pihak yang menolak Perppu tersebut untuk membawa ke jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah bersikap demokratis dengan tak mempemasalahkan penolak Perppu tersebut. Apalagi, Wiranto menjelaskan, Perppu harus pula disetujui oleh DPR yang membuktikan bahwa pemerintah tak asal dalam menerbitkan Perppu.

Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, membuka diri bagi penolak Perppu untuk datang apabila ingin menyampaikan keberatan terhadap isi dari Perppu tersebut.

"Kalau tidak setuju datang ke kantor saya bicarakan. Kalau enggak setuju berikan jalan keluar. Jangan teriak-teriak. Ini pemerintah seperti Orde Baru," ujarnya.

Pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk otoriter dari pemerintah. Menurut Yusril, hal itu tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas tersebut.

"Dengan Perppu yang baru ini, Menkum HAM dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkum HAM untuk membubarkan ormas, tanpa Menkum HAM bisa menolak kemauan presiden," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7). (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai
Megawati Sindir Penguasa Mirip Zaman Orba, TKN Prabowo: Kegelisahan Gagal Jadikan Jokowi Alat Partai

TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba

Baca Selengkapnya
Megawati Bicara Pemerintah seperti Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pak Jokowi Sangat Demokratis
Megawati Bicara Pemerintah seperti Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pak Jokowi Sangat Demokratis

Menurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Berapi-api Ribka Tjiptaning Depan Hasto & Kader PDIP
VIDEO: Berapi-api Ribka Tjiptaning Depan Hasto & Kader PDIP "Kita Bersatu Lawan Presiden Jokowi, Ini Neo Orba!"

Ribka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Soal Penyataan Megawati Sebut Penguasa Seperti Orde Baru
Reaksi Jokowi Soal Penyataan Megawati Sebut Penguasa Seperti Orde Baru

Jokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru

Baca Selengkapnya
Airlangga Balas Megawati: Orde Baru Chapter yang Sudah Lewat
Airlangga Balas Megawati: Orde Baru Chapter yang Sudah Lewat

Airlangga menyatakan bahwa saat ini sudah masuk orde reformasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Jokowi Jawab Ucapan Megawati Penguasa Seperti Orde Baru
VIDEO: Reaksi Jokowi Jawab Ucapan Megawati Penguasa Seperti Orde Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.

Baca Selengkapnya
PDIP: Soeharto Ketakukan Kalau Bung Karno Dimakamkan Dekat Jakarta
PDIP: Soeharto Ketakukan Kalau Bung Karno Dimakamkan Dekat Jakarta

Orba tidak merasa puas memakamkan Bung Karno di Blitar untuk menjauhkan rakyat.

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran

Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.

Baca Selengkapnya
Megawati Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru, Begini Respons Istana
Megawati Sebut Penguasa Saat Ini Bertindak Seperti Orde Baru, Begini Respons Istana

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru

Baca Selengkapnya
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri

Djarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Habiburokhman Bicara Dinamika Politik: Kita Sudahi Gaya Politik Kalkulator Elektoral
Habiburokhman Bicara Dinamika Politik: Kita Sudahi Gaya Politik Kalkulator Elektoral

Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya